tribundepok.com – Dalam waktu dekat Kemenkes RI akan mengadakan Pengadaan Antropometri Kit di kementrian Kesehatan Sebanyak 43.000 Set yang telah di setujui oleh Kementrian Keuangan RI.
Pada saat ini telah dilakukan survey atas Semua rekanan yang telah memenuhi syarat dan masuk dalam estalase khusus di LKPP.
Namun diduga ada permainan yang tidak fair dimana nantinya pada pengadaan ini yang akan dibeli adalah Perusahaan yang tidak belum mendapatkan pekerjaan, bukan berdasarkan hasil survey stok Barang.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia(ARAKI) Mohammad Khalilou Fadiga dalam siaran persnya.
“Kami mencoba menelusuri beberapa Perusahaan yang telah disurvey, banyak sekali ternyata perusahaan yang belum dibeli tidak memiliki stok barang yang memenuhi syarat. Dikuatirkan nantinya pengadaan ini akan mengalami keterlambatan dikarenakan waktu yang tidak cukup lagi, karena akhir tahun tinggal 1 bulan lebih dan rekanan pemenang nantinya wajib mengirimkan Antropometri kit tersebut sampai ke daerah daerah seluruh Indonesia” ujar aktifis yang biasa disapa Fadiga ini.
“Pihak Kami juga sudah menanyakan ke Kemenkes, apa alasannya mengadakan Antropometri tersebut bukan berdasarkan stok yang ready, tapi berdasarkan kepada perusahaan yang belum dibeli. Namun sampai saat ini Pihak kami belum mendapatkan jawaban yang pasti” tambah nya lagi.
Selain menanyakan kepada pihak Kemenkes, dirinya bersama beberapa LSM menanyakan pula kepada LKPP dan KPPU di Jakarta.
“Pihak kami mencoba mencari jawaban di LKPP dan KPPU, Berdasarkan jawaban dari Alwasdon LKPP, bahwa LKPP tidak pernah menyarankan bahwa Pembelian harus berdasarkan perusahaan yang belum dibeli, sementara dari KPPU menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam persaingan Usaha perusahaan yang sudah dibeli tidak boleh dibeli, Karena itu melanggar persaingan usaha yang sehat.”
tambahnya lagi dengan nada kecewa .
Ia menduga bahwa hal ini sarat dengan kepentingan,dan diduga ada permainan, maka itu dirinya dan beberapa LSM akan terus memantau dan jika ditemukan adanya bukti pelanggaran hukum, maka beberapa LSM tersebut akan melaporkannya kepada pihak terkait.
“Kami menduga ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu,ini akan kami telusuri” tutupnya. (pardi)
