tribundepok.com – Suasana di sekitar Stasiun Depok, Rabu (12/11/2025), berubah menjadi riuh dan haru. Satu per satu lapak dagangan di sepanjang jalan menuju stasiun Pancoran Mas diratakan alat berat. Petugas Satpol PP bersama tim gabungan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI tampak bekerja cepat, seolah ingin menuntaskan misi “penataan kota”. Namun di balik dentuman besi dan debu pembongkaran, muncul suara lirih yang mempertanyakan keadilan,benarkah penertiban ini dilakukan tanpa pandang bulu?
Aria (35), warga Pancoran Mas yang juga kerap berbelanja di kawasan itu, menilai langkah Satpol PP Depok kali ini tak sepenuhnya mencerminkan keadilan.
“Kalau memang mau ditertibkan, semua harus ditertibkan dong. Kenapa ada yang dibongkar, tapi ada juga yang dibiarkan karena katanya sudah ‘setor’? Ini kesannya tebang pilih,” ujar Aria Kamis (13/11/2025)
Isu soal “setoran” ini bukan hal baru di telinga warga Depok. Sudah lama beredar kabar adanya tempat dagangan yang lolos dari pembongkaran karena memiliki “hubungan khusus” atau melakukan pembayaran tidak resmi kepada oknum tertentu. Meski kebenarannya sulit dibuktikan, kecurigaan itu kian kuat ketika masyarakat melihat hanya lapak-lapak kecil yang menjadi korban penggusuran, sementara bangunan yang lebih besar tetap berdiri kokoh.
Satpol PP Kota Depok menyebut operasi ini bagian dari upaya besar menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan ramah bagi pejalan kaki. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Depok, R Agus Mohamad, menegaskan penertiban dilakukan sesuai aturan.
“Penertiban ini untuk mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki,” ujarnya kepada wartawan.
Agus menyebut, ada 110 pedagang yang ditertibkan. Mereka disebut telah mendapatkan surat peringatan serta sosialisasi sebelumnya agar membongkar lapaknya sendiri. Namun karena diabaikan, petugas akhirnya turun tangan.
Sejumlah pedagang terlihat hanya bisa pasrah ketika bangunan tempat mereka mencari nafkah selama bertahun-tahun mulai dirubuhkan. Sebagian sempat berusaha menyelamatkan barang dagangan sebelum alat berat melumat habis lapak mereka yang berdiri di atas trotoar dan bahu jalan.
“Kami bukan menolak ditertibkan, tapi tolonglah, perlakuan jangan pilih kasih. Kami juga butuh makan,” ucap Sari, salah satu pedagang makanan ringan yang kini tak tahu harus berjualan di mana.
Pemerintah Kota Depok berencana memanfaatkan area yang telah dibersihkan itu untuk membangun trotoar baru dan ruang terbuka hijau. Langkah ini disebut sebagai bagian dari misi memperindah wajah kota serta meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum di sekitar stasiun.
Namun, di lapangan, penataan wajah kota itu seolah harus dibayar mahal dengan air mata pedagang kecil.
Kritik terhadap cara pemerintah kota melakukan penertiban bukan hal baru. Banyak pihak menilai pola lama masih terus berulang,yang kuat dilindungi, yang kecil ditindas. Meski narasinya selalu soal “penataan kota” dan “penegakan aturan”, dalam praktiknya justru rakyat kecil yang paling sering menjadi korban.
Pengamat tata kota Universitas Indonesia, Dedi Prasetyo, menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar membongkar, tapi juga menyediakan solusi alternatif.
“Kalau pedagang kecil ditertibkan tanpa diberi tempat relokasi yang layak, itu sama saja memutus sumber penghidupan mereka. Penataan kota harus humanis, bukan represif,” tegasnya.
Rencana besar membangun trotoar dan taman kota mungkin terdengar indah di atas kertas. Namun masyarakat kini bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya menikmati hasil penataan ini? Apakah benar demi kenyamanan warga, atau sekadar mempercantik citra kota bagi investor dan proyek-proyek besar?
Sementara itu, pedagang kecil yang selama ini menjadi denyut ekonomi rakyat justru kehilangan ruang. Mereka disisihkan, dianggap pengganggu ketertiban, padahal kehadiran mereka memberi kehidupan di setiap sudut kota.Keadilan sosial, tampaknya, masih menjadi barang mewah di Depok.*
Editor : Joko Warihnyo
