tribundepok.com– Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dalam menangani siswa bermasalah dengan meluncurkan program pengiriman ke barak militer. Sebanyak Rp6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 digelontorkan untuk mendanai program ini, yang menyasar 900 pelajar tingkat SMA sederajat.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Data menunjukkan semakin banyak pelajar yang terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti kecanduan gim daring, narkoba, konsumsi minuman keras, hingga terlibat dalam tawuran dan geng motor. Pemerintah merasa perlu mengambil pendekatan baru yang lebih konkret dan disipliner.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa hingga saat ini baru 210 siswa yang mengikuti program bertajuk “Siswa Masuk Barak Militer”, sementara sisanya akan mengikuti dalam gelombang berikutnya.
“Kami sudah siapkan anggaran Rp6 miliar untuk program ini. Itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan dialokasikan bagi sekitar 900 siswa SMA sederajat,” ujar Herman saat meninjau langsung program tersebut di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Resor Militer (Dodik Rindam), Lembang, Senin (5/5/2025).
Lebih dari Sekadar Barak
Herman menekankan bahwa meski lokasi kegiatan berada di pusat pelatihan militer, program ini tidak mengajarkan materi kemiliteran. Sebaliknya, siswa diberikan pendidikan kedisiplinan, kepemimpinan, dan bela negara. Materi pembelajaran formal juga tetap diberikan agar para siswa tidak tertinggal secara akademik.
“Setiap hari disiapkan waktu dua jam untuk pembelajaran formal sesuai kurikulum sekolah. Kami ingin memastikan anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Herman.
Program ini menjadi alternatif pendidikan karakter yang berorientasi pada pemulihan. Para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Tujuannya bukan mencetak tentara, melainkan membentuk pribadi yang lebih baik dan tangguh.
Respons Positif dari Orang Tua
Herman juga mengungkapkan bahwa para orang tua siswa justru memberikan apresiasi terhadap program ini. Banyak yang merasa terbantu karena anak-anak mereka mulai menunjukkan perubahan positif.
“Tadi para orang tua menyampaikan rasa bangganya. Bahkan sangat mendukung, karena mereka melihat program ini bisa membantu anak-anak kembali ke jalur yang benar,” ungkapnya.
Ia menegaskan kembali bahwa program ini bukan militerisasi anak, melainkan bentuk intervensi pendidikan yang dirancang untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab serta membekali siswa dengan nilai-nilai luhur kebangsaan.
Langkah Baru Dunia Pendidikan?
Di tengah kontroversi dan tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang, program ini menjadi percontohan yang berani dan unik. Dengan pengawasan ketat dan kurikulum yang terintegrasi, Pemprov Jabar berharap dapat menekan angka kenakalan remaja dan memberikan harapan baru bagi masa depan mereka.
Dengan anggaran besar dan tujuan mulia, masyarakat kini menantikan hasil nyata dari program ini. Apakah model pendidikan semi-militer ini akan menjadi jawaban atas krisis moral pelajar masa kini? ***
Editor : Joko Warihnyo
