tribundepok.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah berupaya untuk mengikuti jejak sukses Kabupaten Banyumas dalam menangani persoalan sampah. Dikenal sebagai daerah dengan pengelolaan sampah terbaik se-Asia Tenggara, Banyumas menjadi inspirasi bagi Depok untuk menerapkan sistem serupa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, telah menginisiasi berbagai langkah konkret termasuk melakukan studi banding dan mengalokasikan anggaran khusus.
Mohammad Idris menjelaskan bahwa Pemkot Depok sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Banyumas untuk mempelajari tata kelola persampahan di sana. “Iya kita sudah belajar ke sana, ke Banyumas waktu itu, mudah-mudahan dalam jangka waktu sebulan dua bulan ini akan selesai birokrasi, kita anggarkan di tahun 2025,” kata Idris.
Langkah ini memang tidak lepas dari tantangan birokrasi yang kompleks, terutama dalam mendatangkan mesin-mesin pengolahan sampah dari luar negeri. Idris mengungkapkan bahwa proses administrasi dan regulasi yang diperlukan tidak mudah. “Apalagi pendatangan mesinnya, walaupun pengusahanya orang Indonesia tetapi mesinnya dari luar, ada mesin dari Cina, Thailand, dan macam-macam, ini birokrasi yang kita lalui,” jelasnya.
Meskipun penuh tantangan, Idris melihat potensi besar dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, sampah bisa menjadi “tambang emas” jika dikelola dengan baik, bahkan bisa diubah menjadi sumber energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. “Iya itu menjadi sumber emas, bisa jadi tambang emas jika dikelola dengan baik, terutama pendekatannya, pendekatan incinerator,” tambahnya.
Namun, Idris juga mengingatkan bahwa upaya untuk mengimplementasikan teknologi incinerator bukanlah hal baru bagi Depok. Pada tahun 2016, ketika ia pertama kali menjabat sebagai Wali Kota, Depok sudah mencoba untuk menggunakan incinerator sebagai sumber tenaga listrik. Sayangnya, rencana tersebut terhambat oleh ketidaksetujuan dari PLN, yang waktu itu meminta rekomendasi dari WALHI. “Waktu itu kita sempat upayakan incinerator untuk tenaga listrik, tetapi PLN tidak memperkenankan sebelum ada rekomendasi dari WALHI,” kenangnya.
Menurut WALHI, penggunaan incinerator dianggap dapat mencemari lingkungan, sehingga proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan. Namun, Idris mencatat bahwa pada tahun 2020, pemerintah pusat malah menganjurkan penggunaan incinerator sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa kabupaten/kota ditunjuk sebagai percontohan, namun hanya tujuh daerah yang mendapat rekomendasi untuk mengelola listrik dari hasil incinerator.
Meskipun demikian, Idris menilai bahwa hingga saat ini efektivitas program tersebut masih kurang maksimal di daerah-daerah yang ditunjuk. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam membantu daerah-daerah besar, seperti Depok, untuk membuka ruang bagi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.
“Pemerintah dapat membantu pemda, khususnya daerah-daerah besar atau wilayah metropolitan dalam hal pengolahan sampah terpadu, jadi tidak bisa dikelola oleh kabupaten atau kota tersendiri,” ungkap Idris.
Dalam upayanya menangani masalah sampah, Pemkot Depok telah memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dari 11 hektar menjadi 13 hektar. Luasan tambahan ini akan digunakan untuk menempatkan mesin-mesin pengolahan sampah yang baru. Idris juga menjelaskan bahwa Pemkot telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola tumpukan sampah lama. “Jadi ini tumpukan sampah yang lama pun akan kita kelola dengan Indocement dan pihak ketiga juga untuk dikelola sampah lamanya ini, yang mereka siap mengambil sampah lamanya hingga 1.500 ton per hari,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Depok berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, mencontoh kesuksesan Banyumas. Targetnya, pada tahun 2025, Depok dapat sepenuhnya mengimplementasikan teknologi dan sistem yang telah dipelajari, untuk menjadikan kota ini lebih bersih dan ramah lingkungan.( JW )
