tribundepok.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara terintegrasi melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi langkah awal menentukan arah pembangunan dua tahun ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa perencanaan matang adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan.
“Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Forum ini ruang strategis untuk merancang langkah ke depan,” ujar Ajat.
RKPD 2027 akan bertumpu pada empat pilar prioritas, yakni peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan pusat ekonomi baru terintegrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta layanan inklusif berbasis perlindungan sosial yang berkeadilan.
Sejumlah program strategis telah dicanangkan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede–Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, pengembangan sekolah unggulan SD dan SMP Negeri, serta pembangunan hutan kota.
Ajat menyampaikan, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar. Untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemkab Bogor mengoptimalkan program padat karya dan meningkatkan bantuan keuangan desa guna mendorong ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Infrastruktur bukan sekadar fisik, tetapi membuka akses distribusi, memudahkan masyarakat bekerja dan bersekolah. Ini sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Pemkab juga menargetkan integrasi program antarperangkat daerah mulai 2026, mulai dari pelatihan, penyediaan peralatan, pemasaran hingga dukungan pembiayaan oleh BUMD perbankan.
Dari sisi kewilayahan, pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas. Wilayah Barat dipercepat pengembangannya, wilayah Timur difokuskan sebagai pusat ekonomi baru, sementara wilayah Tengah diarahkan pada pengendalian kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS) seperti Ciliwung.
Aspek mitigasi bencana turut menjadi perhatian utama, mengingat Kabupaten Bogor merupakan wilayah rawan bencana. Setiap kebijakan pembangunan diwajibkan memperhatikan ketahanan dan pengurangan risiko bencana.
Sementara itu, Kepala Bappedarida Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menekankan pentingnya proyeksi pembangunan yang adaptif terhadap bonus demografi.
“Target utama kami memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan merata. Pusat ekonomi baru ini diharapkan menyerap tenaga kerja secara signifikan,” ujarnya.
Dengan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, Pemkab Bogor optimistis arah pembangunan 2027 mampu mendorong daerah menjadi lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.*
Editor : Joko Warihnyo
