tribundepokcom – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat program transisi energi nasional. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi yang bertugas mempercepat berbagai program energi bersih, termasuk konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi motor listrik.
Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan arahan langsung dari Prabowo Subianto guna mempercepat implementasi kebijakan energi nasional di tengah tantangan global, termasuk potensi gangguan pasokan minyak dunia.
Menurut Bahlil, kebijakan ini juga dipersiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap situasi geopolitik internasional, terutama akibat konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang berpotensi memengaruhi jalur distribusi energi dunia, termasuk penutupan Selat Hormuz.
“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden kepada saya sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama satgas tersebut adalah mempercepat konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi kendaraan listrik. Saat ini, jumlah sepeda motor berbahan bakar fosil di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 120 juta unit.
Pemerintah menargetkan implementasi program ini dapat berjalan maksimal dalam tiga hingga empat tahun ke depan, bahkan diharapkan dapat terealisasi lebih cepat.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya dilakukan segera. Maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” jelasnya.
Selain konversi kendaraan, Satgas Transisi Energi juga akan mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
Bahlil menegaskan, percepatan transisi energi tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
“Sudah barang tentu orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan dengan cepat, tetapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Dengan mengonversi PLTD berbahan diesel ke PLTS akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik kita sekaligus mendorong percepatan penggunaan motor dan mobil listrik,” jelasnya.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.***
Editor : Joko Warihnyo
