tribundepok.com – Dugaan praktik markup dalam pengadaan lahan pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Curug, Cimanggis, Kota Depok memicu reaksi keras dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda Nusantara (GARNUS) Kota Depok. Merasa geram dengan situasi ini, GARNUS telah merencanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkin) Depok pada minggu depan.
Ketua GARNUS Depok, Haris Fadillah, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan uang rakyat dalam kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Ini tak bisa dibiarkan. Uang rakyat diduga menjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembelian lahan di Curug Cimanggis ini sangat mencurigakan adanya praktik markup,” ujar Haris Selasa ( 14/1/2025)
Haris menyoroti kondisi lahan yang dianggap tidak layak sebagai lokasi pembangunan sekolah. “Lahan yang dibeli itu rawa-rawa. Akses jalannya kecil dan sempit. Ini jelas tidak sesuai untuk sekolah. Bahkan lebih cocok dijadikan tempat memelihara ikan lele daripada untuk fasilitas pendidikan,” katanya dengan nada menyindir.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Depok melalui bidang Pertanahan Dinas Rumkin telah membeli lahan seluas 4.000 meter persegi di belakang PT Ebara, Pekapuran, Curug, Cimanggis. Lahan tersebut dibeli dengan anggaran sebesar Rp15 miliar. Namun, dugaan markup dalam pengadaan ini semakin mencuat karena kondisi lahan dinilai jauh dari nilai wajar.
Menurut Haris, harga lahan tersebut diduga jauh lebih murah daripada angka yang dibayarkan oleh pemerintah. “Kalau dilihat dari kondisi lahannya yang masih berupa rawa-rawa, harga pasarannya tidak mungkin setinggi itu. Kalau memang mau dibangun, pasti butuh pengurukan besar-besaran terlebih dahulu. Dugaan kami, markupnya bisa lebih dari 300 persen,” paparnya.
Sebagai bentuk protes, GARNUS berencana mengerahkan 1.000 anggotanya dalam aksi yang akan digelar minggu depan. Mereka menuntut transparansi dari Pemerintah Kota Depok, terutama Dinas Rumkin, terkait proses pembelian lahan ini.
“Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk. Kami tidak ingin uang rakyat digunakan sembarangan untuk proyek-proyek yang penuh kecurangan. GARNUS akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkas Haris.
Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pihak terkait untuk membuka fakta sebenarnya dan memastikan tidak ada praktik korupsi dalam proses pengadaan lahan tersebut. GARNUS juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan bersikap kritis terhadap penggunaan anggaran publik.( Dian )