tribundepok.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) merupakan elemen strategis yang menjadi jantung data kependudukan nasional. Ia menyebutkan, peran Dukcapil tak hanya vital untuk sektor pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi layanan publik dan swasta dalam era digitalisasi saat ini.
Tito menyampaikan bahwa keandalan sistem digital Dukcapil menjadi syarat mutlak untuk mendukung transformasi digital nasional yang tengah digalakkan pemerintah. Sistem ini, menurutnya, harus aman, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan data yang terus berkembang.
“Dukcapil ini memang jantung, jantung data yang paling basic, dan mungkin paling lengkap se-Indonesia. Dan itu digunakan oleh semua—baik pemerintah maupun swasta. Maka sistemnya harus andal,” ujar Tito pada Wartawan, Jumat (16/5/2025),
Tito juga menyoroti pentingnya penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI). Dalam struktur DPI, IKD bersama dengan data sharing dan digital payments menjadi tiga pilar penting dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik dan bisnis yang modern, terintegrasi, dan aman.
Melalui IKD, masyarakat bisa melakukan verifikasi identitas secara digital dengan aman dan berbasis persetujuan pemilik data, sebagaimana prinsip perlindungan data pribadi yang kini menjadi standar global.
Oleh karena itu, Tito meminta agar infrastruktur digital Dukcapil diperkuat secara menyeluruh mulai dari kapasitas server, penyimpanan data, bandwidth, hingga sistem backup storage.
“Jangan sampai ketika terjadi gangguan atau persoalan data, kita gagap. Sistem harus siap mitigasi,” tegasnya.
Tak hanya dari sisi teknologi, Tito juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM Dukcapil di tingkat daerah. Ia menilai, petugas yang bertugas menginput dan memperbarui data kependudukan memiliki posisi yang sangat strategis karena berperan langsung terhadap validitas data yang digunakan oleh seluruh ekosistem digital nasional.
Mulai dari data kematian, kelahiran, perubahan status pernikahan, hingga perpindahan alamat, semuanya bersumber dari data primer yang dikelola Dinas Dukcapil daerah.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa posisi Dinas Dukcapil di daerah memiliki sifat semi vertikal, yakni berada di bawah struktur pemerintahan daerah namun tetap dalam pembinaan teknis Kementerian Dalam Negeri.
Bahkan, pengangkatan kepala dinasnya juga ditentukan melalui Surat Keputusan Mendagri, sebagai bentuk pengawasan agar kualitas manajemen tetap terjaga.
“Kita ingin Dukcapil punya komunitas tersendiri yang kuat, karena mereka memegang peran penting dalam pengelolaan data kependudukan nasional,” katanya.
Tito juga meminta jajarannya, khususnya Dirjen Dukcapil, untuk terus meningkatkan upaya perekaman KTP elektronik (KTP-el) yang menjadi identitas dasar bagi setiap warga negara.
Ia menginstruksikan agar layanan jemput bola terus diperluas ke lapisan masyarakat yang belum terjangkau, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau rentan.
“Saya minta jajaran Dukcapil, tolong Pak Teguh (Dirjen Dukcapil) lebih proaktif, lebih agresif mengejar masyarakat-masyarakat yang belum terdata,” tegasnya.
Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terekam KTP-el, maka seluruh penduduk Indonesia bisa diintegrasikan dalam sistem administrasi negara secara menyeluruh mulai dari pemilu, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial berbasis data yang akurat dan mutakhir.
Pernyataan Mendagri ini menjadi pengingat akan pentingnya penguatan infrastruktur digital berbasis kependudukan di tengah gempuran era digital. Ketika negara memiliki data yang lengkap, real-time, dan akurat, maka kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi pembangunan nasional.
Langkah yang kini ditempuh Dukcapil, di bawah arahan Mendagri, bukan sekadar menyempurnakan sistem, tapi merupakan fondasi dari transformasi digital Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan.***
Editor : Joko Warihnyo
