tribundepok.com – Gerakan penegakan hukum terkait pelanggaran Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung dan pembangunan tak berizin di kawasan Grand Depok City (GDC) semakin memanas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hardline dan Gerakan Militan Pejuang Indonesia (GMPI) menyatakan kesiapan mereka untuk mengerahkan massa dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan di depan gedung DPRD Kota Depok. Aksi ini bertujuan untuk mendesak dewan agar menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih tegas terkait pelanggaran yang terjadi di kota tersebut.
Ketua Ormas GMPI Depok, Andi Hunter, menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah Ormas dan LSM lainnya akan turun ke jalan untuk mendukung upaya para aktivis yang tengah memperjuangkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Depok.
“Kami akan bersatu mendatangi kantor DPRD Kota Depok untuk meminta dewan menggunakan fungsi pengawasan terkait penegakan Perda di kota ini,” ujar Andi Hunter dengan semangat Selasa, 4 Maret 2025.
Pernyataan serupa juga datang dari Regie Loen, Ketua LSM Hardline, yang menyatakan bahwa anggotanya sudah siap untuk ikut serta dalam aksi besar-besaran ini. Regie menegaskan bahwa jika aksi sebelumnya yang dilakukan dianggap tidak serius dalam mengkritisi pelanggaran, maka mereka akan memenuhi kantor DPRD Kota Depok untuk memastikan pengawasan dewan berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kami akan terus mengkritisi pelanggaran ini sampai pengawasan dari dewan benar-benar berjalan efektif,” tegas Regie.
Tokoh aktivis lingkungan hidup, Heri Gonku, yang juga tinggal di Depok, menegaskan bahwa dirinya tetap konsisten melawan segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberadaan ruang terbuka hijau.
“Sempadan harus dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada untuk kepentingan ekologis yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan pembenaran untuk lapangan kerja,” ujar Heri Gonku yang juga merupakan Pendiri Forum Komunitas Hijau.
Di sisi lain, 12 LSM yang tergabung dalam Gerakan Depok Bersatu (GEDOR) mengeluarkan pernyataan tegas agar Pemerintah Kota Depok tidak mengeluarkan izin untuk bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung.
“Kami meminta Pemkot Depok untuk bertindak tegas dan tidak mentoleransi bangunan yang melanggar GSS Ciliwung. Jangan sampai ada lagi pelanggaran di masa depan,” ujar Eman Sutriadi, Ketua GEDOR
Eman Sutriadi juga mengingatkan anggota DPRD Kota Depok agar tidak membiarkan fungsi pengawasan mereka dilecehkan oleh pelanggaran-pelanggaran ini.
“Bangunan-bangunan yang melanggar ini hampir setiap hari dilewati oleh anggota DPRD Kota Depok. Jika dibiarkan, pelanggaran ini sama saja melecehkan fungsi pengawasan dewan. Kami mempertanyakan, mau ditaruh di mana wajah dan marwah anggota dewan kita jika terus membiarkan ini terjadi?” ujar Eman dengan nada keras.
Aksi ini menandakan semakin meningkatnya tekanan terhadap Pemerintah Kota Depok dan DPRD untuk lebih serius dalam menegakkan peraturan terkait lingkungan hidup dan tata kota. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, demonstrasi yang dijadwalkan akan berlangsung di depan gedung DPRD Kota Depok diharapkan bisa menjadi titik balik dalam penegakan hukum yang lebih adil dan tegas.( Hisan )
