tribundepok com – Terkait sosialisasi Arkas 4 (Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ) memanggil narasumber dari Kementerian Pendidikan . Kegiatan ini dilaksanakan di Aula lt 10 Gedung Baleka ll dan dibuka oleh Wawang Buang, Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Depok.
” Sudah kebijakan pusat bahwa dalam rencana anggaran kegiatan sekolah itu semua menggunakan aplikasi berbasis sistem. Maka kita panggil Nara sumber langsung dari pusat yang membuat sistem Arkas ini Untuk menjelaskan dan mensosialisasikan, ” ujar Wawang Buang.
Sebagai nara sumber kegiatan sosialisasi ini adalah Yayan Taryani dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Tehknologi (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah).
Sejumlah 206 operator sekolah dasar negeri hadir sebagai peserta sosialisasi.
Semua perencanaan kegiatan yang ada di sekolah setiap tahunnya akan menggunakan Arkas 4 ini. Jadi semua belanja, semua anggaran masuk ke sistem tersebut.
Menurut Wawang Buang , hal Ä°ni untuk percepatan pelaporan 2023 dan Rencana Penganggaran 2024. Dinas Pendidikan Kota Depok melalui Bidang Pembinaan SD mengingatkan kepada seluruh operator dan bendahara satuan pendidikan jenjang SD agar mematuhi ketentuan terhadap penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS), khususnya dalam rencana penyusunan anggaran sekolah.
” Nanti belanja belanja sekolah itu melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). tidak bisa langsung, kecuali belanja belanja rutin misalnya terkait listrik, air, dll masih bisa secara langsung , selain itu harus masuk ke sistem Arkas baik perencanaan sampai laporan anggarannya, ” paparnya.
Ä°a pun menambahkan , aplikasi sistem ada perubahan perubahan, itu sebab itu kita harus upgrade ke versi terbaru. Ä°tu sebabnya kita panggil nara sumbernya dari kementrian untuk mensosialisasikan.
” Ä°ni menghindari ada yang tertinggal , sekolah lain sudah pakai Arkas 4 tapi masih ada yang masih pakai sistem yang lama . Jadi untuk keseragaman kra sosialisasi kan , semua dari perencanaan hingga laporannya semuanya masuk ke sitem Arkas 4. Jadi semuanya rapi, ini berdampak pada anggaran Bos yang turun dalam dua termin.
” Nah jika pelaporan yang terlambat atau bermasalah maka dampaknya anggaran Bos berikutnya juga terhambat, ” pungkasnya. (d’toro)
