tribundepok.com– Di era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi panggung baru bagi kepala daerah untuk berinteraksi dengan masyarakat. Namun di balik potensi besar itu, pakar komunikasi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Mite Setiansah, mengingatkan bahwa konten yang sembrono justru bisa merusak citra dan menggerus wibawa pemimpin daerah.
Dalam keterangannya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (16/4), Prof. Mite menyoroti fenomena maraknya kepala daerah yang aktif di media sosial—mulai dari membuat vlog, reels, hingga unggahan gaya kekinian. Menurutnya, tim media yang mendampingi kepala daerah harus memiliki arah dan tanggung jawab yang jelas, bukan sekadar mengejar popularitas.
“Jangan sampai ketika tim media kepala daerah membuat konten di medsos, justru malah menimbulkan respons negatif. Itu harus sudah dimitigasi sejak awal,” tegasnya. di kutip dari Antara, Rabu (16/4/2024)
Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa setiap konten publik yang dibuat harus mempertimbangkan dua hal utama: apakah konten tersebut memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan kepala daerah atau justru memicu resistensi?
“Kadang tim media malah membuat konten hanya demi kehebohan atau pencitraan. Padahal itu justru menjadikan kepala daerahnya tidak berwibawa,” lanjut Prof. Mite.
Menurutnya, tujuan utama kehadiran tim media bukan semata membangun ketenaran kepala daerah, melainkan memperkuat dukungan terhadap kepemimpinannya dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam praktiknya, hal ini harus diwujudkan melalui kerja sama erat dengan bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar pesan-pesan publik yang disampaikan melalui media sosial selaras dengan visi dan misi pemerintahan.
Prof. Mite juga mengingatkan bahwa gaya komunikasi kepala daerah harus mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat saat ini.
“Bagaimanapun, kepala daerah harus mempelajari kultur masyarakat sekarang seperti apa. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan perspektif sendiri atau merasa gaya komunikasinya sudah paling tepat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pada masa lalu masyarakat mungkin tidak punya banyak ruang untuk menyampaikan kritik. Namun kini, dalam sekejap, satu unggahan media sosial bisa memicu gelombang komentar, kritik, atau bahkan protes besar-besaran. Fenomena ini menurutnya adalah bentuk dari new public culture—budaya komunikasi baru yang harus dipahami oleh setiap pemimpin publik.
“Kehadiran media sosial dan digital telah membangun pola komunikasi yang sangat berbeda. Ada kanal ekspresi, ada ruang kritik yang terbuka lebar. Kepala daerah dan timnya harus cermat membaca dan merespons ini,” tandasnya.
Pakar komunikasi ini menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa media sosial bukan sekadar sarana tampil atau viral, melainkan alat komunikasi publik yang harus dikelola dengan bijak, profesional, dan strategis.
Dengan demikian, pesan yang sampai ke masyarakat bukan hanya menghibur atau menarik perhatian, tapi juga memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi kepemimpinan di tengah derasnya arus informasi digital.***
Editor : Joko Warihnyo
