tribundepok.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi rekonsiliasi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang tengah dilanda konflik dualisme kepengurusan. Langkah ini diwujudkan dengan menginisiasi Kongres Percepatan PWI yang direncanakan berlangsung pada 10 atau 15 Desember 2024.
Upaya ini berawal dari keprihatinan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, terhadap kemelut internal antara kubu Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang. Kedua pihak yang berseteru dipertemukan dalam sebuah pertemuan informal di Restoran Aroem, Jakarta, Jumat (28/11/2024). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit B Handoyo, serta sejumlah tokoh senior PWI seperti Atal S Depari.
Menuju Persatuan: Kongres Sebagai Jalan Tengah
Dalam pertemuan tersebut, Nezar Patria menekankan pentingnya persatuan demi keberlangsungan organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Ia mengusulkan Kongres Percepatan sebagai langkah konkret untuk menyatukan kedua belah pihak yang telah lama berseteru.
“Kita harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kongres ini bukan hanya soal rekonsiliasi, tapi juga demi masa depan PWI dan keberlangsungan agenda-agenda penting seperti Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI),” ujar Nezar.
Nezar juga menawarkan Pusat Pelatihan Komdigi di Cikarang, Bekasi, sebagai lokasi kongres. Meski demikian, ia menyerahkan keputusan final terkait waktu dan tempat kepada kedua kubu yang berseteru.
Menuju Kesepakatan: Nama dan Format Kongres
Sebelumnya, sempat ada perbedaan pandangan terkait format rekonsiliasi. Pihak Hendry Ch Bangun keberatan dengan istilah “KLB Perdamaian” yang sempat diusulkan dalam pertemuan sebelumnya. Sebagai gantinya, disepakati nama “Kongres PWI” dengan agenda utama mempercepat penyelesaian konflik.
Zulmansyah Sekedang menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk mengikuti Kongres Percepatan sesuai arahan Wamenkomdigi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan lebih dari 15 pengurus PWI provinsi yang mendukung langkah ini.
“Kita tidak memiliki alasan untuk menolak. Ini adalah langkah terbaik demi persatuan dan kekuatan PWI di masa depan,” ujar Zulmansyah.
Harapan dan Tantangan
Penyelenggaraan Kongres Percepatan ini diharapkan dapat mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang telah menghambat berbagai program organisasi. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan hasil kongres dapat diterima semua pihak tanpa adanya gugatan di kemudian hari.
Nezar juga menyarankan agar Dewan Pers, Kemenkomdigi, dan Kementerian Hukum dan HAM turut hadir sebagai saksi, guna memastikan proses berjalan transparan dan legitimasi keputusan kongres tak diragukan.
“Apapun hasilnya, kita semua harus legowo. Ini adalah kesempatan bagi PWI untuk kembali bersatu, menguatkan organisasi, dan membawa manfaat lebih besar bagi dunia pers Indonesia,” pungkas Nezar.
Dengan semangat rekonsiliasi ini, Kongres Percepatan PWI diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjalanan organisasi, memperkuat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di Tanah Air.***
