tribundepok.com – Kelangkaan gas melon atau LPG 3 kilogram di Kota Depok semakin meresahkan warga. Masyarakat menengah ke bawah, yang paling bergantung pada gas bersubsidi ini, kesulitan mendapatkannya di pasaran. Situasi ini pun mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
Menurut Ade, kelangkaan ini bukan sekadar masalah distribusi, tetapi juga cerminan dari kebijakan publik yang kurang tepat dalam mengelola penyaluran LPG 3 kg.
“Ini menyangkut jalur distribusi yang berdampak besar bagi masyarakat pra sejahtera. Seharusnya pemerintah pusat bisa lebih cermat dalam mengeksekusi kebijakan agar tidak merugikan warga kecil,” ujarnya kepada wartawan kemarin
Ade menyoroti bahwa jika pemerintah memang ingin melakukan penyaringan pengguna gas 3 kg agar tepat sasaran, maka harus dipastikan bahwa eksekusinya tidak malah mengganggu distribusi yang sudah ada. Ia menyarankan agar sebelum diterapkan secara menyeluruh, kebijakan ini lebih dulu diuji coba di beberapa titik tertentu.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya membantu justru menciptakan kepanikan di masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat banyak warga bingung dan kesulitan mendapatkan gas bersubsidi,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab DPRD terhadap keluhan masyarakat, Ade menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan langsung di lapangan dalam satu hingga dua hari ke depan. Ia ingin memastikan apakah ada langkah perbaikan dari pihak terkait, khususnya Pertamina Patra Niaga, dalam mengatasi permasalahan ini.
“Kami akan pantau, apakah ada pembenahan dari Pertamina Patra Niaga atau tidak. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Kelangkaan LPG 3 kg ini memang bukan fenomena baru, tetapi kembali mencuat akibat adanya kebijakan pengetatan distribusi. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera bertindak agar kebutuhan gas subsidi tetap bisa terpenuhi dengan baik.( Joko Warihnyo )
