Tribundepok.com— Isu perombakan kabinet kembali mengemuka ke permukaan setelah pengamat politik Rocky Gerung secara terbuka menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle demi menyesuaikan arah pemerintahan dengan gagasan ekonomi sosialis yang sempat ia utarakan.
Namun, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih memilih bersikap hati-hati menanggapi isu tersebut. Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif penuh Presiden.
“Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak Presiden,” ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Bahlil menolak berspekulasi lebih jauh terkait kemungkinan adanya reshuffle. Ia menekankan pentingnya menjaga batas kewenangan masing-masing pejabat negara.
“Kita jangan berpikir atau bertindak melampaui batas kewenangan,” tegasnya.
Airlangga Singkat, Tapi Tegas: “Enggak Paham”
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga tidak ingin memberikan tanggapan spekulatif.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan reshuffle kabinet, ia hanya memberikan jawaban singkat: “Enggak paham,” ucapnya sambil berlalu.
Respons kedua pejabat tinggi negara ini mencerminkan sikap kehati-hatian internal pemerintah menghadapi dorongan publik, khususnya dari tokoh-tokoh kritis seperti Rocky Gerung.
Isu reshuffle kembali mencuat setelah Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi untuk memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dalam forum itu, Rocky menegaskan perlunya pemerintahan Prabowo untuk bertransformasi dari demokrasi politik menuju demokrasi ekonomi.
Bahkan, ia menantang Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap gagasan ekonomi sosialis yang menurut Rocky pernah mereka diskusikan secara pribadi.
“Saya tantang, mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dan dia [Prabowo] jawab,Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” ungkap Rocky dalam ucapannya
Rocky menilai perombakan kabinet adalah langkah strategis untuk menyaring pejabat yang sejalan dengan visi ekonomi sosialistik tersebut.
“Tugas Presiden mengganti mereka yang tidak bicara sosialisme. Itulah perubahan paradigma baru,” kata Rocky, merujuk pada perlunya transformasi mendalam dalam arah kebijakan pemerintahan.
Dalam narasinya, Rocky juga mengkritik penggunaan istilah “reformasi” dalam sejarah 1998. Menurutnya, penggunaan diksi itu adalah kesalahan epistemik karena gerakan mahasiswa saat itu seharusnya menggagas revolusi, bukan reformasi.
“Reformasi itu kompromi. Sebenarnya yang dimaui adalah revolusi, tapi mahasiswa waktu itu gugup menghadapi perubahan total,” sindirnya.
Isu reshuffle kabinet memang bukan hal baru di awal masa pemerintahan. Namun, dengan munculnya tekanan dari tokoh publik seperti Rocky Gerung yang dikenal kritis sekaligus memiliki komunikasi pribadi dengan Presiden Prabowo spekulasi ini mendapat atensi lebih besar.
Sampai saat ini, Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan reshuffle. Namun banyak pihak menilai, apabila benar Prabowo ingin menerapkan gagasan ekonomi yang lebih populis dan sosialistik, maka ia membutuhkan kabinet yang satu visi, satu narasi.
Apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat? Semua masih menjadi teka-teki politik yang menarik untuk ditunggu publik.***
Editor : Joko Warihnyo
