tribundepok.com – Jakarta – Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) merayakan ulang tahunnya yang Ke-3 Tahun 2023 di Grand Paragon Hotel Jakarta Kamis ( 23/2).
Mengangkat Tema ” Legenda dan Realita seputar penyerahan kedaulatan dan aset kerajaan-kesultanan diawal Proklamasi kemerdekaan RI “.
LKPASI sangat serius untuk memperjuangkan hak-hak tanah adat, kesultanan di seluruh Indonesia agar ada solusi yang baik.
” Kami mendorong diperayaan hari jadinya Ke-3, dengan adanya simposium dan petisi dari para raja, ratu, Sultan datuk, kepala suku, kepala marga, kepala persekutuan masyarakat hukum adat diseluruh Indonesia,dengan tujuan untuk mengingatkan kembali janji Presiden Joko Widodo, yang pernah disampaikan dalam pertemuan di Istana Bogor pada 2018 kepada LKPASI,” kata Raja Taliwang Sultan Sumbawa, Muhammad Sahril Amin.
kepada wartawan.
” Banyak masalah mengenai tanah adat dan kesultanan diseluruh Indonesia, belum lagi banyak oknum pejabat negara yang telah memanipulasi sejarah, sehingga membuat runyam bahkan menjadikan penilaian negatif dan menjadi kontroversi pendapat ditengah masyarakat,” ujar Muhammad Sahri.
Untuk itu, rangkaian kegiatan hari jadi Ke-3 LKPASI di Jakarta ini, kata Muhammad Sahri sebagai momentum untuk meneruskan perjuangan, agar masalah tanah adat dan kesultanan ada jalan keluarnya sehingga masyarakat adat, Kesultanan, Kerajaan, Suku Marga dapat hidup sejahtera.
Ditempat yang sama Sekretaris Umum LKPASI, Puan Putri Ruliah mengatakan,dalam kegiatan peringati hari jadi LKPASI Ke-III ini, juga sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden RI Joko Widodo, yang pada tahun 2018 di hadapan para Raja, dan para Sultan menyatakan; Hak-hak Raja Sultan dan Pemangku Adat terkait pengelolaan tanah Ulayatnya akan di-akomodir oleh pemerintah, dengan syarat disiapkan datanya.
Selanjutnya, dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa tanah Swapraja diambil alih peruntukannya dibagi 3 yaitu kepada:
(1) Pemerintah
(2) Masyarakat eks pemilik tanah swapraja yang diambil alih kepemilikannya untuk pemerintah dan
(3) Masyarakat diberikan ganti rugi kepada ahli waris / pemiliknya. Kemudian PP No 18 Tahun 2021 membuka ruang, tanah swapraja dikembalikan kepada penerus swapraja dengan syarat dikelolah sendiri.
Inilah yang menjadi Dasar Hukum perjuangan LKPASI selama tiga tahun sejak kelahirannyanya di tanggal 23 Februari 2020.
Simposium dan petisi juga adalah wujud tindak lanjut deklarasi dan maklumat bulan Mei tahun 2022 yang lalu, dan telah diterima pihak KSP yang diwakili oleh Ahli utama Staf Presiden DYM DR Ali Mochtar Ngabalin, MA., yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
“Harapan para Raja, Sultan dan seluruh Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang akan mengikuti kegiatan ini, dalam perjuangan mengembalikan hak pengelolaan tanah Ulayat kerajaan kesultanan yang dituangkan dalam petisi mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah RI,” tegasnya.
Direncanakan Hut LKPASI Ke-III akan dibuka secara resmi oleh, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. ( Joko Warihnyo )
