tribundepok.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Muhammad Hasbullah Rahmad, yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Has, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan infrastruktur di wilayah Dapil VII, yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Kali ini, Bang Has memberikan sorotan serius terhadap proyek Jalan Tol Antasari-Cinere yang seharusnya memudahkan akses, namun justru menambah masalah baru, yakni kemacetan parah. Terkait hal ini, Hasbullah menegaskan akan menggugat konsorsium pengelola proyek tol jika mereka tidak segera memperlebar jalan keluar masuk tol sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam peraturan tata ruang yang berlaku.
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Proyek Strategis Jawa Barat, Hasbullah Rahmad tidak tinggal diam menghadapi masalah yang muncul dari proyek Jalan Tol Antasari-Cinere. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelola proyek yang dinilai tidak memenuhi kewajibannya, terutama terkait perluasan jalan keluar masuk tol. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, pengelola tol wajib melakukan perluasan jalan minimal 2 kilometer dari pintu tol Sawangan untuk mencegah kemacetan yang semakin parah.
“Mereka wajib melebarkan jalan dari pintu tol Sawangan ke arah kanan sampai Parung Bingung, dan ke kiri sampai Mampang. Ini adalah titik bottleneck yang setiap harinya menyebabkan kemacetan luar biasa,” tegas Hasbullah saat ditemui di acara reses di Sukmajaya, Depok, Kamis (6/3/2025).
Bagi Hasbullah, kemacetan yang terjadi di sekitar pintu tol semakin merugikan masyarakat, khususnya para pengguna tol. Sebagai anggota DPRD yang telah menjabat selama tiga periode, Hasbullah merasa kecewa karena meskipun masyarakat telah membayar tarif tol yang tinggi, kenyataannya mereka justru dihadapkan dengan kemacetan yang memperburuk waktu tempuh perjalanan.
“Masyarakat yang membayar mahal untuk menggunakan tol berhak mendapatkan kelancaran dan kenyamanan, namun kenyataannya mereka justru terjebak dalam kemacetan panjang setiap kali keluar tol. Ini jelas sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Hasbullah menegaskan bahwa konsorsium pengelola jalan tol ini harus bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Sebagai proyek strategis yang melibatkan pembagian lahan di beberapa kampung dan desa, pengelola tol wajib memastikan adanya jalan keluar masuk yang memadai, dengan lebar dan panjang minimal 2 kilometer.
“Konsorsium harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jalan tol ini merupakan proyek strategis yang berada di wilayah Jawa Barat dan harus memenuhi standar jalan keluar masuk yang sesuai,” kata Hasbullah dengan tegas.
Meskipun sebagian besar pembangunan tol telah selesai, Hasbullah menjelaskan bahwa kondisi jalan yang mengarah ke Mampang dan Parung masih sangat memprihatinkan. Jalan-jalan tersebut semakin sempit dan tidak sesuai dengan standar yang diperlukan, membuat lalu lintas di sekitarnya semakin terganggu.
“Setelah keluar tol menuju arah Mampang, jalan langsung sempit. Begitu juga ke arah kanan, jalan yang tersedia sangat terbatas. Bahkan, sebelum mencapai perumahan Arco, jalan sudah sangat kecil dan tidak memadai,” jelas Hasbullah.
Bagi Hasbullah, proyek ini harus segera diselesaikan dengan tuntas agar tidak menambah masalah baru bagi masyarakat yang sudah cukup dirugikan dengan kemacetan yang ada.
Sebagai langkah konkret, Hasbullah mengungkapkan niatnya untuk mengajukan gugatan hukum terhadap konsorsium pengelola Jalan Tol Antasari-Cinere jika mereka tidak segera memperlebar akses keluar masuk tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menganggap bahwa pengelola tol harus bertanggung jawab atas ketidaknyamanan yang ditanggung masyarakat.
“Saya tidak akan tinggal diam. Jika kewajiban mereka tidak segera dipenuhi, saya akan menggugat konsorsium ini. Jalan tol ini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan malah memperburuk keadaan dan menyebabkan kemacetan,” ujar Hasbullah dengan nada tegas.
Selain itu, Hasbullah juga menekankan pentingnya konsorsium untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam memperlancar arus lalu lintas, terutama di jalan alternatif yang menghubungkan tol dengan kawasan sekitar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban kemacetan yang semakin mengganggu masyarakat.
Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, Hasbullah berharap proyek Jalan Tol Antasari-Cinere dapat segera memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan merata.
“Semoga dengan langkah-langkah yang saya ambil ini, proyek jalan tol ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, memperbaiki kondisi lalu lintas, dan memberikan kenyamanan bagi semua pengguna jalan,” tutup Hasbullah.( Joko Warihnyo )
