tribundepok.com — Suasana di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, mendadak ramai pada Selasa (22/4/2025) pagi. Bukan karena insiden pembakaran mobil polisi yang menghebohkan warga sehari sebelumnya, tapi karena kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi, yang langsung turun ke lapangan meninjau lokasi.
Dikenal dekat dengan rakyat dan memiliki gaya blusukan khas, Kang Dedi sapaan akrabnya datang tidak hanya untuk melihat bekas peristiwa yang membuat geger itu, tetapi juga untuk mendengar langsung suara masyarakat. Di lokasi, ia berdialog dengan warga, menyerap keluhan mereka, dan menyampaikan pesan moral agar masyarakat tetap menjaga kedamaian.
“Saya titip pesan ke warga, jangan buat kegaduhan. Jangan lakukan hal-hal yang bisa merusak ketertiban. Kita ini masyarakat Jawa Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai silih asih, silih asah, dan silih asuh. Kita harus jadi contoh dalam menjaga kerukunan,” tegas Kang Dedi dihadapan para awak media
Tak hanya meninjau lokasi kejadian, Kang Dedi juga langsung menggelar pertemuan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Mapolres Depok, Jalan Margonda. Ia didampingi Walikota Depok Supian Suri, Kapolres Depok Kombes Pol Abdul Waras, dan Komandan Kodim 0508 Kolonel (Inf) Iman Widhiarto.
Namun, dari kunjungannya, Gubernur Jabar itu justru menemukan persoalan yang tak kalah mengkhawatirkan banyak warga di kawasan tersebut yang tinggal puluhan tahun tanpa memiliki identitas resmi sebagai warga Depok.
“Ada yang tinggal di sana puluhan tahun tapi KTP-nya masih Jakarta atau Bekasi, bahkan ada yang sama sekali tidak punya KTP. Ini bukan masalah sepele,” ungkapnya serius.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat rawan menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa masalah kependudukan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Depok dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk menuntaskan hal ini.
“Ini harus segera ditangani. Data penduduk harus bersih dan jelas. Kalau tidak, ini bisa jadi celah munculnya konflik atau kriminalitas yang lebih besar,” katanya.
Sebagai kota penyangga ibu kota negara, Depok disebut Kang Dedi sebagai “etalase Jawa Barat”. Maka sudah seharusnya, katanya, wajah Depok mencerminkan ketertiban, keteraturan, dan ketenangan.
“Premanisme juga harus ditekan. Kalau bisa, hilang total. Zero premanisme. Depok harus jadi kota yang aman dan nyaman bagi semua,” pungkasnya penuh semangat.
Langkah cepat dan tegas Kang Dedi ini disambut baik oleh warga sekitar. Mereka berharap perhatian dari pemerintah provinsi bisa membawa perubahan nyata, terutama dalam menata kembali wilayah yang selama ini kurang tersentuh birokrasi dan kerap luput dari pengawasan.***
Editor : Joko Warihnyo
