tribundepok.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menggugah perhatian publik dengan kebijakannya yang tak biasa. Kali ini, ia mengambil langkah berani dengan memangkas drastis anggaran kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari sebelumnya mencapai Rp50 miliar, anggaran itu kini dipangkas hanya menjadi Rp3 miliar.
Kebijakan ini sontak menuai sorotan, terutama dari kalangan pelaku industri media. Namun, Gubernur Dedi yang akrab disapa KDM memiliki pandangan tersendiri mengenai relasi pemerintah dan pers.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus dilihat dari besarnya biaya kontrak kerja sama dengan media? Kan tidak,” ujar KDM kepada awak media saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (2/5/2025).
Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pers bukan diukur dari berapa besar uang yang digelontorkan melalui kontrak kerja sama. Menurutnya, makna keberpihakan terhadap pers sejatinya terletak pada penghormatan terhadap kemerdekaan jurnalistik, bukan dalam bentuk dana iklan atau advertorial semata.
“Pemerintah harus menjadi mitra kritis, bukan pemilik media. Biarkan media menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, bukan sebagai corong kekuasaan,” tegasnya.
Pemotongan anggaran ini, menurut KDM, bukan semata-mata untuk efisiensi, melainkan bentuk reorientasi kebijakan belanja publik. Ia menyebut, anggaran negara harus diprioritaskan untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kalau setiap tahun kita menghabiskan puluhan miliar hanya untuk memoles citra, kapan rakyat bisa merasakan manfaat dari uang negara itu?” kata. Dedi Mulyadi
Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap membuka ruang kerja sama yang sehat dan profesional dengan media, namun bukan dalam kerangka ‘beli berita baik’. Ia ingin memastikan media tetap independen, tidak tergantung pada aliran dana pemerintah.
Kebijakan ini mendapat beragam respons. Sebagian kalangan menilai langkah ini dapat mendorong media lebih mandiri dan kritis, sesuai dengan prinsip jurnalistik.
Namun, ada pula kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran akan memperlemah kemampuan media lokal dalam meliput dan menyampaikan informasi kepada publik, terutama di daerah-daerah terpencil.
Menanggapi itu, KDM mengajak media untuk mulai membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah. Ia juga menyebut akan mendorong penguatan literasi media serta pelatihan jurnalistik di kalangan masyarakat dan pelajar agar publik semakin cerdas dalam menyerap informasi.
“Pemerintah mendukung kemerdekaan pers, tapi bukan berarti harus menyuapi media dengan uang. Kita dukung dengan kebijakan yang sehat dan ruang yang terbuka,” pungkasnya. (Ayu)
Editor : Joko Warihnyo
