tribundepok.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan secara langsung alih fungsi lahan yang terjadi secara ugal-ugalan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, pada Kamis (6/3/2025). Rasa kecewa dan keprihatinan mendalam tampak jelas di wajahnya, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap lingkungan dan kelestarian alam di kawasan wisata tersebut.
Saat berada di Eiger Adventure Land, sebuah tempat wisata yang masih dalam tahap pembangunan di Megamendung, Dedi Mulyadi bertemu dengan petugas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan tak bisa menahan kekesalannya. “Ini yang memberikan izinnya siapa? Dari sisi regulasi, bisa rekomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi dengan nada kesal, menanggapi maraknya pembangunan di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Dedi, yang dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kelestarian alam, tercengang saat melihat langsung pembangunan bangunan yang tidak seharusnya ada di area yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Pemandangan tersebut semakin membuatnya kecewa karena bangunan tersebut direncanakan akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui sebuah jembatan gantung. Keberadaan bangunan yang melanggar aturan ini semakin memperburuk kondisi kawasan wisata Puncak yang telah lama disorot karena maraknya alih fungsi lahan.
Penyegelan Tempat Wisata yang Melanggar Alih Fungsi Lahan
Kekecewaan Gubernur Dedi Mulyadi semakin mendalam setelah mengetahui bahwa Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan Puncak karena terindikasi melanggar ketentuan alih fungsi lahan. Penyegelan tersebut dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Menko Pangan Zulkifli Hasan, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya aduan dari masyarakat terkait dampak lingkungan yang merugikan, salah satunya adalah banjir yang terjadi secara berkala di kawasan Puncak.
“Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup menerima aduan masyarakat yang begitu banyak, ditambah lagi dampak banjir yang luar biasa. Ini juga dalam rangka menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ujar Zulkifli Hasan.dikutip
Kawasan Puncak, yang dikenal sebagai destinasi wisata favorit di Jawa Barat, kini menghadapi tantangan besar akibat maraknya pembangunan yang tidak terkendali. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah merusak ekosistem dan memperburuk kondisi lingkungan sekitar. Salah satu dampak paling nyata adalah bencana banjir yang semakin sering melanda daerah tersebut, yang tentunya merugikan masyarakat dan mengancam kelangsungan sektor pariwisata.
Dedi Mulyadi Serukan Pentingnya Penegakan Hukum Lingkungan
Di tengah suasana yang penuh keprihatinan, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku alih fungsi lahan ilegal di kawasan Puncak. Menurutnya, peraturan yang ada harus ditegakkan dengan tegas demi melindungi alam dan mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan.
Dedi menambahkan bahwa tindakan alih fungsi lahan secara sembarangan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Kita tidak bisa membiarkan kawasan yang seharusnya dilindungi ini berubah begitu saja menjadi lahan komersial tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kita harus bertindak sekarang sebelum semuanya terlambat,” tegasnya.
Penyegelan ini menjadi langkah awal yang diambil pemerintah untuk mengatasi maraknya alih fungsi lahan di kawasan wisata Puncak, namun tantangan besar masih ada di depan. Pemerintah daerah dan pusat berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pembangunan di kawasan ini, serta menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan adanya penyegelan dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan kawasan wisata Puncak dapat kembali ke jalur yang benar, mengutamakan pelestarian alam dan keberlanjutan sektor pariwisata. Dedi Mulyadi berharap agar ke depannya pembangunan di kawasan Puncak tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan yang harus dilindungi.
Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga alam sekitar dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melestarikan lingkungan. Puncak, sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Barat, harus dijaga kelestariannya agar tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta penduduk lokal.***
