tribundepok.com– Ratusan pekerja di Kota Depok merasakan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dari berbagai sektor usaha. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat, langkah drastis ini diambil oleh perusahaan dengan berbagai alasan, mulai dari efisiensi hingga tindakan indisipliner.
Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono, mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2023, lebih dari 200 pekerja terkena dampak PHK. “Per Agustus 2023, ada 219 orang yang di PHK,” kata Sidik Mulyono dikutip Radar Depok, Selasa (21/11/2023).
Sidik Mulyono menjelaskan bahwa meskipun belum ada kesimpulan gamblang tentang alasan PHK, perusahaan umumnya mencantumkan alasan efisiensi sebagai tanggapan terhadap penurunan produktivitas. “Untuk akar masalah belum teridentifikasi,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa beberapa perusahaan melibatkan unsur tindakan tak disiplin atau PHK sepihak. “Berdasarkan surat pemberitahuan PHK dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), rata-rata alasannya adalah karena efisiensi. Selain itu, karena indisipliner atau PHK sepihak,” ungkap Sidik Mulyono.
Dalam menghadapi situasi ini, Disnaker Kota Depok berperan sebagai penengah antara pekerja dan perusahaan yang melakukan PHK sepihak. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi. “Tindakan indisipliner perusahaan atau PHK sepihak yang dilakukan perusahaan, perselisihannya dimediasi oleh Disnaker,” terang Sidik Mulyono.
Sidik Mulyono memberikan saran kepada pekerja di Kota Depok untuk menyuarakan usulan terkait pembangunan Gedung Tripartit dalam proses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ketenagakerjaan. nantinya Gedung tersebut diharapkan menjadi tempat untuk menyelesaikan segala perselisihan antara pekerja dan perusahaan.( Joko Warihnyo )
