tribundepok.com – Kisruhnya penyelenggaraan “Pasar Tani Depok” yang rutin digelar setiap bulan di halaman Pemkot Depok membawa dampak yang tak diinginkan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok mengumumkan rencana untuk menghentikan kegiatan Pasar Tani mulai Oktober hingga Desember 2024. Keputusan ini memicu reaksi keras dari petani dan pelaku UMKM lokal yang bergantung pada pasar ini sebagai ajang memasarkan produk hasil panen mereka.
Keputusan mendadak ini membuat kalangan petani meradang, mengingat Pasar Tani menjadi salah satu kesempatan penting bagi mereka untuk menjual produk-produk pertanian dan olahan hasil panen. Seorang petani yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya dengan tegas.
“Waduh, gimana ini, kok kegiatan rutin bulanan yang sangat kita butuhkan untuk memasarkan hasil panen kita malah distop. Kejam amat sih,” ujarnya salah pegadang UMKM pasar tani penuh kecewa.
Petani dan UMKM Siap Gelar Unjuk Rasa
Tidak hanya keluhan individu, Serikat Petani Depok, yang dipimpin oleh Pardong, langsung merespon keras rencana penghentian ini. Pardong, yang dikenal sebagai aktivis bersuara lantang, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengkonsolidasikan para petani dan UMKM untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DKP3 pekan depan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman petani dan UMKM, dan kami akan melakukan unjuk rasa ke DKP3 minggu depan,” tegas Pardong,kepada tribundepok.com Rabu malam (18/09/2024).
Pardong menuntut agar DKP3 tidak menghentikan kegiatan Pasar Tani, serta menolak keras jika pasar ini dipolitisasi menjelang Pilkada. Ia mengingatkan bahwa Pasar Tani bukanlah ajang politik, melainkan sarana vital bagi petani dan UMKM untuk bertahan di tengah persaingan pasar.
“Kegiatan Pasar Tani itu kan kegiatan rutin, yang dianggarkan dari Januari hingga Desember. Mengapa harus dihentikan hanya gara-gara Pilkada? Justru momen Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat, dan petani serta UMKM jangan dimatikan hanya karena Pilkada,” lanjut Pardong.
Dinamika Menjelang Pilkada 2024
Keputusan DKP3 untuk menghentikan Pasar Tani di triwulan terakhir 2024 memicu spekulasi adanya kepentingan politik di balik langkah ini, mengingat Depok akan segera menggelar Pilkada. Para petani khawatir bahwa kegiatan yang seharusnya mendukung perekonomian rakyat justru dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis.
Pardong secara khusus mengingatkan agar DKP3 tetap netral dan tidak memanfaatkan kegiatan seperti Pasar Tani untuk meraup dukungan politik. Ia menekankan bahwa penghentian kegiatan ini bisa menjadi preseden buruk jika dibiarkan tanpa perlawanan dari masyarakat yang terkena dampak langsung.
Petani dan UMKM Butuh Kepastian
Di tengah kekhawatiran ini, para petani dan pelaku UMKM berharap agar DKP3 segera memberikan klarifikasi dan mempertimbangkan kembali keputusannya. Pasar Tani Depok telah menjadi ajang penting bagi mereka untuk memasarkan produk-produk lokal, dan penghentian kegiatan ini dinilai sangat merugikan, terutama di tengah masa ekonomi yang sulit.
“Momen seperti Pasar Tani sangat membantu kami. Kalau ini dihentikan, kami akan kehilangan banyak peluang. Kami berharap pemerintah bisa bijak dan tidak mencampuradukkan urusan politik dengan kepentingan rakyat kecil,” ujar salah seorang pelaku UMKM.
Dengan rencana unjuk rasa yang akan digelar, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana respons DKP3 terhadap tuntutan petani dan UMKM. Mereka berharap keputusan ini dapat ditinjau kembali, sehingga kegiatan Pasar Tani dapat terus berlanjut tanpa terganggu oleh dinamika politik menjelang Pilkada Depok 2024 ( Joko Warihnyo )
