tribundepok.com – Upaya menggantikan H.TM.Yusufsyah Putra sebagai pimpinan sidang paripurna DPRD Kota Depok, Selasa(10/5/22) dengan dalih mosi tidak percaya, gagal. Meski 38 anggota dewan itu keberatan namun upaya mereka menggantikan Putra terganjal tata tertib persidangan.
” Seharusnya mereka paham, penggantian pimpinan sidang hanya bisa dilakukan jika pimpinan sidang berhalangan hadir dan digantikan oleh Wakil Ketua. Namun jika pimpinan sidang hadir dan ada permasalahan antara pemimpin sidang dan peserta sidang tak bisa diganti begitu saja, kajiannya ada di BKD,” ujar Ade Supriyatna, Anggota DPRD Fraksi PKS .
Menurutnya, apapun masalahnya langkah yang benar mereka membawa masalah ini ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang kemudian akan memanggil kedua belah pihak baru menimbang dan memutuskan perlu tidaknya penggantian pimpinan sidang.
Memaksakan kehendak tanpa menghiraukan tatib yang berlaku hanya akan jadi preseden buruk bagi keseluruhan dewan lantaran seolah mereka semua tidak menghargai tatib persidangan.
Ketua DPRD Kota Depok H.TM Yusufsyah Putra tetap teguh memimpin sidang meski ‘hujan’ interupsi.
Menurut Babai Suhaimi, pihak mereka menolak kepemimpinan Putra bukan tanpa alasan. Dari pihak 6 fraksi yang menolak kepemimpinan Putra , Babai Suhaimi berkilah.
Pihaknya menyatakan mosi tidak percaya bukan tanpa alasan. Menurut Babai, Putra yang berasal dari Fraksi PKS membiarkan program KDS dipolitisasi.
Putra gagal memimpin dan menyimpulkan hasil rapat kerja
“Yang jelas program KDS dibagikan ke masyarakat berwarna putih serta ada gambar Wali Kota Depok Mohammad Idris terlihat ada dugaan kepentingan terselubung.Ini yang dijadikan pemicu mosi tidak percaya tadi.
Terkait tudingan Putra tidak bersikap adil, Hafidz Nasir justru berpandangan sebaliknya. “Ini masih debatable, terbukti di persidangan lalu setelah sejumlah pihak Walk Out ia tidak serta merta melanjutkan paripurna.
Sementara itu Hafidz Nasir agak bingung dengan sikap para anggota dewan tersebut. Harusnya lebih spesifik bagian mana dari KDS yang dipolitisasi , lantaran ini bukan hal baru.
” Ketujuh layanan manfaat dalam program Depok sehat ini sebagian besar bukan program baru dan sudah berjalan, seperti santunan kematian, program rumah tidak layak huni, dan program sosial lainnya. Lantas yang mana ditolak…. Apa semuanya. KDS hanya membuatnya terintegrasi dan tepat sasaran. Dan PKS hanya mendorong pemerintah agar KDS berjalan baik ,” ujarnya .
Kembali soal sidang yang sempat kacau, Wakil Ketua DPRD Depok dari Fraksi PDIP Hendrik Tanke Allo, yang tak ingin ricuh berkepanjangan meminta kesabaran dan kebesaran hati anggota enam fraksi DPRD membolehkan Ketua DPRD Depok memimpin Sidang Paripurna sambil menunggu surat mosi tidak percaya enam fraksi ditangani BKD Depok. ( d’toro)
