Tribundepok.com– Permasalahan dunia pendidikan kembali menjadi sorotan tajam dalam laporan hasil reses Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok. Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Kedua Tahun 2025 yang digelar Senin (19/5/2025), juru bicara Fraksi Demokrat, Hajah Endah Winarti, SH, mengungkapkan berbagai keluhan warga yang ditemui selama masa reses, mulai dari persoalan daya tampung sekolah negeri, sistem penerimaan siswa baru, hingga fasilitas pendidikan yang belum merata.
Menurut Endah, salah satu persoalan utama yang dihadapi warga adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Depok pada semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA. Kondisi ini membuat banyak calon peserta didik yang sebenarnya memenuhi syarat, namun tidak tertampung di sekolah negeri.
“Akibatnya, orang tua siswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Ini menjadi beban berat yang terus dirasakan dari tahun ke tahun,” tegas Endah dalam laporannya.
SPMB Membingungkan Warga, Pendampingan Minim
Endah juga menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini telah berganti nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun, pergantian ini justru menimbulkan kebingungan baru di tengah masyarakat.
“Pergantian sistem tanpa sosialisasi dan pendampingan yang cukup memperparah kesulitan teknis dalam proses pendaftaran. Banyak orang tua yang bingung, bahkan merasa frustasi karena tidak memahami prosedur yang berubah-ubah,” ujarnya.
Endah menyebut bahwa kebijakan yang seharusnya mendukung kemudahan akses pendidikan justru menjadi sumber keresahan dan ketidakpastian, terutama bagi warga yang tidak melek digital atau memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi.
Pendidikan Inklusif dan Sarana Belajar Masih Tertinggal
Tidak hanya soal PPDB dan daya tampung, Fraksi Demokrat juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Endah menegaskan bahwa pemerintah kota perlu memperkuat komitmen terhadap layanan pendidikan yang ramah disabilitas melalui penambahan tenaga pendidik khusus, penyediaan sarana belajar adaptif, dan kebijakan afirmatif.
“Pendidikan inklusif bukan sekadar konsep, tapi harus diwujudkan dengan nyata di lapangan. Ini bagian dari keadilan sosial yang wajib diperjuangkan,” tambahnya.
Endah juga menggarisbawahi aspirasi masyarakat mengenai ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah negeri di Kota Depok. Menurutnya, meski Pemkot Depok telah meningkatkan jumlah sekolah negeri, masih banyak ketimpangan dari sisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga ketersediaan guru yang memadai.
“Kesenjangan fasilitas ini langsung berdampak pada kualitas pembelajaran. Sekolah yang kekurangan sarana tentu tidak bisa memberikan hasil yang optimal bagi peserta didiknya,” jelasnya.
Aduan Warga : Parkir Truk DLHK dan Gorong-gorong Tersumbat
Dalam laporan resesnya, Endah juga menyampaikan keluhan masyarakat yang bersifat lingkungan dan layanan publik. Salah satunya adalah keberadaan truk besar milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang kerap parkir sembarangan di Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadi Jaya.
Kondisi ini dinilai mengganggu akses dan kenyamanan warga, terlebih saat Gedung Samina yang kerap dipakai untuk acara keluarga tidak memiliki cukup ruang parkir.
Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan soal gorong-gorong yang tersumbat serta mengusulkan penyamaan tarif pemakaman yang dianggap terlalu memberatkan masyarakat.
Penutup : Harapan pada Pemerintah Kota dan DPRD
Melalui laporan ini, Fraksi Demokrat berharap Pemkot Depok lebih serius dalam merespons kebutuhan dasar warga, khususnya di bidang pendidikan.
Endah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar soal angka dan target pembangunan fisik, tapi tentang akses yang adil, sistem yang transparan, dan layanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami akan terus mendorong agar kebijakan pendidikan di Depok berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya sekadar mencetak angka, tetapi juga menciptakan keadilan bagi seluruh anak-anak Kota Depok,” tutup Endah Winarti dalam forum paripurna tersebut.(Dian)
Editor : Joko Warihnyo
