tribundepok com – Dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (28/11/2024), DPRD Kota Depok resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2025. Bertempat di Gedung DPRD Depok, Jalan Boulevard Raya GDC, sidang ini juga membahas laporan hasil reses masa sidang pertama tahun 2024.
Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Depok M. Idris, Ketua DPRD Depok Ade Supriatna, Penjabat Sekretaris Daerah Nina Suzana, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tidak ketinggalan, pimpinan TNI-Polri, kepala perangkat daerah, dan sejumlah pejabat sipil turut mengikuti sidang penting ini.
Apresiasi untuk Demokrasi yang Kondusif
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Ade Supriatna yang memulai sambutannya dengan memberikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kota Depok. Menurut Ade, keberhasilan Pilkada menjadi bukti kedewasaan demokrasi warga Depok.
“Pemilihan kepala daerah di Kota Depok telah berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. Ini adalah hasil kerja sama yang luar biasa dari semua pihak, mulai dari masyarakat, TNI-Polri, hingga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.
Ade juga mengambil kesempatan untuk mengingatkan berbagai peringatan penting yang jatuh pada November, seperti Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Hari Anak Internasional, Hari Menanam Pohon Indonesia, dan Hari Guru. Ia memuji langkah nyata Pemkot Depok yang menanam 2.228 pohon di 63 kelurahan sebagai bagian dari peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia. “Ini langkah kecil dengan dampak besar untuk lingkungan kita,” tambahnya.
APBD 2025: Pijakan Pembangunan Strategis
Fraksi Gerindra, melalui perwakilannya, Edi Masturo, menyoroti pentingnya APBD 2025 sebagai pijakan strategis pembangunan Kota Depok. “Kami telah memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. APBD ini dirancang untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan warga Depok,” ujar Edi.
Sidang ini dihadiri oleh 38 anggota dewan secara langsung, dengan 6 anggota lainnya mengikuti secara virtual. Kehadiran yang hampir penuh ini menunjukkan komitmen kuat DPRD Depok dalam menjalankan tugasnya, terutama di momen-momen penting seperti pengesahan APBD.
Evaluasi Politik dan Harapan Baru
Tidak hanya fokus pada APBD, sidang ini juga menjadi ruang refleksi atas dinamika politik Kota Depok pasca-Pilkada. Iman Yuniawan, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, menyampaikan pandangannya terkait hasil Pilkada dan agenda ke depan. Ia menyoroti pentingnya memenuhi janji kampanye, terutama yang terkait dengan penanganan kemacetan di ruas jalan seperti Sawangan, Margonda Raya, dan Kartini.
“Kami sedang mengevaluasi kinerja dan janji kampanye Wali Kota terpilih, yang mendapatkan 53,19 persen suara. Salah satu fokus kami adalah memastikan janji-janji tersebut terealisasi demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Iman.
Lebih jauh, ia menyoroti perlunya diplomasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan provinsi. Menurutnya, selama ini komunikasi politik yang kurang efektif menjadi penghalang utama pembangunan di Depok. Namun, dengan koordinasi yang lebih erat bersama Agus Harimurti Yudhoyono di kabinet dan jaringan di DPR RI, Iman optimis pembangunan di Depok akan lebih pesat.
“Kita berharap hubungan yang lebih harmonis ini akan membuka pintu bagi dukungan APBN dan APBD provinsi, sehingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Depok bisa segera terealisasi,” tambahnya.
Komitmen untuk Masa Depan Depok
Pengesahan APBD 2025 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah awal yang konkret untuk membangun Depok yang lebih baik. Di tengah tantangan yang ada, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
Ade Supriatna menutup sidang dengan optimisme, “Ini adalah momen penting bagi kita semua. Dengan sinergi yang baik, kita akan membawa perubahan besar bagi Kota Depok. Insyaallah, ini awal dari masa depan yang lebih cerah.”
Sidang paripurna kali ini menandai semangat baru dalam pemerintahan Kota Depok, mengarahkan harapan pada pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Semua pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat, diharapkan terus bekerja sama untuk mewujudkan visinya ( Joko Warihnyo )
