tribundepok.com – Sebuah harapan baru tengah bertumbuh di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pemerintah Kota Depok resmi mengusulkan agar lahan seluas 1,5 hektare di kawasan tersebut dimasukkan ke dalam Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Usulan itu mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad.
Gagasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok H. Supian Suri dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang digelar di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu. Supian menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memberikan kejelasan hukum dan hunian layak bagi warga yang telah puluhan tahun tinggal di Kampung Baru tanpa status kependudukan yang sah.
“Kalau boleh diizinkan, kami mengusulkan agar lahan seluas 1,5 hektare yang dimiliki Pemkot Depok ini bisa dijadikan bagian dari program Presiden untuk membangun 3 juta rumah,” ujar Supian dalam rapat tersebut.
Menurut Wali Kota, lahan yang dimaksud mencakup beberapa kepemilikan, yaitu 1,5 hektare milik Pemkot Depok, 3,5 hektare milik Sekretariat Negara yang dulunya diperuntukkan bagi kompleks Paspampres, serta sebagian lahan milik perusahaan properti swasta dan Pertamina. Namun ironisnya, banyak warga di wilayah itu tidak memiliki KTP Depok, meski telah tinggal di sana selama bertahun-tahun.
“Sebagian warga bahkan sudah puluhan tahun tinggal di lahan Pemkot, namun tidak memiliki KTP Depok. Hal ini yang jadi perhatian kami,” ujar Supian Suri
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah warga yang belum terdata secara resmi di Kampung Baru cukup signifikan. Oleh karena itu, Pemkot Depok mulai melakukan pendataan sebagai langkah awal memberikan perlindungan sosial serta kepastian hukum bagi warga.
Menanggapi langkah tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Depok-Bekasi, Hasbullah Rahmad, menyatakan dukungannya secara terbuka. Ia menilai upaya Pemkot Depok merupakan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat termarjinalkan yang selama ini tak tersentuh sistem pelayanan publik.
“Saya menyambut baik upaya Pemkot untuk mendata penduduk Kampung Baru Harjamukti. Ini sangat penting karena mereka sudah tinggal di sana puluhan tahun tapi tidak memiliki KTP. Itu sangat miris,” ujar Hasbullah kepada wartawan Rabu (30/4/2025).
Hasbullah menambahkan bahwa tanpa data kependudukan, warga akan terus berada di luar jangkauan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Karena itu, pendataan menjadi fondasi utama untuk menyusun solusi jangka panjang.
Lebih lanjut, ia juga mendukung gagasan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan tersebut.
“Kalau bisa dibangunkan rumah susun dengan harga terjangkau, itu akan sangat membantu. Pemerintah harus hadir untuk memastikan warga punya tempat tinggal yang layak dan legal,” katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak takut dalam proses pendataan, karena itu adalah jalan menuju pengakuan hak dan perlindungan hukum.
“Ini niat baik. Warga jangan takut. Justru dengan data itu, kita bisa perjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Gagasan ini juga mendapat respons positif dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyatakan kesiapannya untuk meninjau langsung kondisi Kampung Baru dan mencari solusi secara kolaboratif bersama Pemerintah Kota Depok dan pihak terkait lainnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pemukiman di Kampung Baru tak lagi dipandang sebelah mata. Pemerintah lintas sektor mulai bergerak untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini membelenggu warga.
Kampung Baru Harjamukti bukan nama baru dalam catatan panjang persoalan agraria dan administrasi kependudukan di Kota Depok. Sebelumnya, kawasan ini sempat menjadi pusat konflik hingga terjadi insiden pembakaran kendaraan aparat. Namun kini, dengan sinergi antarpemerintah dan dukungan legislatif, kawasan ini bersiap menapaki babak baru.
Hunian layak, legalitas, serta kehidupan yang lebih bermartabat kini bukan lagi sekadar impian. Kampung Baru siap dibenahi, disiapkan menjadi kawasan yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol keberpihakan dan keadilan sosial.
“Saya akan mendukung penuh upaya Pemkot Depok dalam mencarikan solusi terbaik bagi warga Kampung Baru Harjamukti. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal keadilan,” pungkas Hasbullah.***
Editor : Joko Warihnyo
