tribundepok.com – Kemacetan yang semakin menggerogoti kenyamanan warga di sekitar Jalan Kartini, tepatnya di kawasan Stasiun Depok Lama, akhirnya memantik suara tegas dari DPRD Kota Depok. Ketua Komisi B dari Fraksi Gerindra, Hamzah, angkat bicara secara blak-blakan, mendesak Pemerintah Kota Depok untuk tidak lagi menunda langkah konkret dalam menangani masalah lalu lintas yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Menurut Hamzah, kemacetan parah yang terjadi di area strategis tersebut bukan hanya akibat volume kendaraan, tetapi juga dipicu oleh parkir liar, angkot yang berhenti sembarangan, serta kebiasaan pejalan kaki yang menyeberang tanpa mengikuti aturan. Ia menyebut, akar persoalan terletak pada buruknya penataan transportasi publik dan minimnya fasilitas pejalan kaki yang layak.
“Angkot sering berhenti sembarangan, dan banyak warga menyeberang tanpa mengikuti aturan. Ini jelas menghambat arus lalu lintas. Padahal, jika halte dibangun dan ditata dengan baik, kendaraan umum bisa lebih tertib. Begitu juga dengan JPO, sangat membantu agar pejalan kaki tidak menyebrang sembarangan,” ujar Hamzah kepada tribundepok.com, Senin malam (21/4/2025).
Politisi Gerindra ini juga mengusulkan agar halte yang dibangun tidak lagi menyatu dengan badan jalan, melainkan menggunakan sistem celukan—yaitu ruang khusus di pinggir jalan agar kendaraan umum bisa menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa mengganggu arus kendaraan utama.
“Kalau halte dibuat di tengah jalan, otomatis kendaraan lain akan tertahan. Halte perlu dibuat dengan celukan agar aliran lalu lintas tetap lancar. Ini hal teknis yang seharusnya sudah menjadi pertimbangan dalam perencanaan transportasi,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Hamzah juga menyinggung pentingnya pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi juga ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
“JPO jangan sekadar formalitas. Harus dipastikan aman, nyaman, dan bisa diakses semua warga. Kita bisa lihat bagaimana JPO di sekitar Stasiun Bogor dirancang sangat baik, bahkan langsung terhubung dengan halte. Kenapa Depok tidak bisa melakukan hal serupa?” tanya Hamzah retoris.
Sebagai langkah cepat, Hamzah juga mendorong agar Pemerintah Kota menutup U-turn (putaran balik) yang terletak tepat di depan SPBU Jalan Kartini. Ia mengatakan, titik itu menjadi salah satu penyebab utama perlambatan arus lalu lintas karena kendaraan dari dua arah harus saling menunggu.
“Sudah kami sampaikan ke Pak Wali Kota, dan beliau pun sudah memberi instruksi. Sekarang tinggal bagaimana dinas teknis bisa menjalankannya secara cepat dan efektif. Jangan tunggu warga semakin resah baru bertindak,” ujarnya.
Hamzah juga mengingatkan bahwa salah satu janji kampanye Wali Kota Supian Suri adalah mengatasi persoalan kemacetan di Kota Depok. Ia berharap para pejabat yang diberi amanah menindaklanjuti janji itu dengan kerja nyata, bukan sekadar wacana.
“Saya tegaskan kembali, mengurai kemacetan ini adalah bagian dari janji politik. Maka siapa pun yang diberi amanah dalam struktur pemerintahan, wajib menjalankannya dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Diketahui, kawasan Jalan Kartini merupakan salah satu titik strategis di Kota Depok. Letaknya yang berdekatan dengan stasiun, area kuliner, pertokoan, hingga permukiman padat membuat wilayah ini kerap menjadi langganan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Namun hingga kini, belum ada penataan lalu lintas terpadu yang benar-benar menyentuh akar masalah.
Dengan sorotan dari Komisi B DPRD Kota Depok, diharapkan Pemerintah Kota bisa lebih serius dan terarah dalam menyusun strategi penanganan kemacetan. Solusi tak lagi bisa setengah-setengah. Warga butuh kenyamanan, dan Depok butuh sistem lalu lintas yang modern dan berpihak pada semua pengguna jalan.
“Ini bukan soal satu titik kemacetan saja, tapi soal pola dan budaya transportasi. Kalau kita mau ubah wajah Depok, maka harus dimulai dari penataan yang benar,” pungkas Hamzah.***
Editor : Joko Warihnyo
