tribundepok.com – Barisan pendukung Paslon 1 kembali melakukan ‘serangan’ ke Idris, kali ini Hermanto, anggota DPRD Kota Depok , Hermanto, yang menilai Idris gagal di segala bidang. Anehnya tudingan ini keluar setelah pihaknya berada di belakang paslon rival Idris, yang jadi sorotan kembali soal pembangunan madrasah dan ‘kegagalan’ menjadikan Depok kota religius.
Hermanto menyatakan jargon Depok Kota religus itu hanya slogam sebab tidak ada madrasah yang dibangun di era kepemimpinannya, bagaimana mau religius. Ia juga mempertanyakan dengan banyak bangunan apartemen dan sejenisnya yang dijadikan tempat transaksi narkoba atau terjadi prostitusi, nilai religiusnya dimana, ujarnya pada awak media.
Ucapan anggota dewan dari PDIP dinilai tak berdasar, sejumlah pihak pun berkomentar, salah satunya TB Toto Sudiarto dari Kasepuhan BPPKB Kota Depok, menurutnya harusnya Hermanto sudah menjadi anggota dewan tahu bagaimana aturan pendirian madrasah negeri. Bukan asal cuap, bahkan tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Depok selama ini. Pendirian madrasah bukan kewenangan pemerintah Kota Depok, melainkan kewenangan Kementerian Agama, jadi tidak sembarangan ingin mendirikan bisa dillaksanakan Pemerintah Kota Depok hanya menyediakan lahannya.
TB Toto Sudiarto mengatakan beberapa tahun lalu pun pemerintah Kota Depok sudah menyediakan lahan di Jatijajar, tapi terbengkalai tak dibangun oleh Kementerian Agama, akhirnya lahan tersebut diambil kembali dan didirikan Puskesmas .
“ Saya rasa Idris pun tidak tinggal diam, buktinya dalam janji politiknya dia berani menyatakan akan membangun madrasah negeri dari tiap tingkatan di setiap kecamatan di Depok. Pastinya sudah ada langkah lanjutan dan pembicaraan antara pemerintah Kota Depok di era kepemimpinan Idris dengan pihak Kementerian agama , tinggal diwujudkan saja, ” ujar Toto .
Idris sendiri dalam berbagai kesempatan sosialisasi kerap mengemukakan janji kampanyenya yang kesembilan adalah mendirikan sekolah / madrasah negeri di setiap kecamatan dalam 5 tahun mendatang.
“ Meski ada keterbatasan kewenangan membangun madrasah, kita sudah adakan pendekatan dengan Kementerian Agama, ya kedepan kita akan bangun di setiap kecamatan. Selain meningkatkan insentif para penyuluh agama. Saat ini baru 240 penerima 200 dari ustad dan guru ngaji, 40 nya dari agama lain. Kami akan tingkatkan jumlah penerima dan insentifnya, Sebenarnya ini sudah bisa terlaksana lebih baik , tetapi kami butuh payung hukum, sayangnya Raperda Relegi masih tertahan di DPRD, belum sisetujui oleh beberapa fraksi ,” ujarnya
Toto menambahkan, amat disayangkan kalau masih ada anggota dewan yang menghubungkan antara Kota Religius dengan pembangunan madrasah saja. Berarti dia tidak tahu konsep religius dari Kota Depok.” Konsep religius pemerintah Kota Depok tidak hanya menyangkut satu agama, tetapi bagaimana semua agama di Depok dapat berjalan baik, menjalankan ibadahnya masing masing dengan damai dan saling menghargai, sejak menjadi walikota Idris memberi perhatian pada semua agama. Soal prostistusi dan peredaran narkoba tidak ada hubungannya dengan pembangunan apartemen atau apapun, itu hanyalah bentuk pembangunan Kota Depok menyikapi kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan pemasukan daerah,” paparnya
Mantan Ketua BPPKB ini mengingatkan, prostitusi dan narkoba bisa terjadi dimana saja. Itu tanggungjawab kita semua sebagai anggota masyarakat untuk peduli dan penangannya ada di aparat. “ Apa kalau ada narkoba di kampus-kampus kita hentikan pembangunan kampus ?. Jadi bukan karena Idris mengijinkan pembangunan aparteman lantas jadi ada prostitusii dan narkoba . Nalar seperti ini merupakan pembodohan publik, ” tandas Toto.
Ia juga memuji respon cepat Idris saat mengetahui adanya praktek prostitusi di salah satu apartemen. “ Saat itu Idris merespon dengan mengatakan akan merevisi peraturan dengan mengijinkan masyarakat dalam hal ini RT/RW/LPM untuk ikut mengawasi bangunan di sekitarnya. Ia juga akan berkoordinasi dengan Polres, Kodim 0508 , kejaksaan dan juga pengadilan . Saya rasa ini tindakan yang tepat, itu kasus kriminal, penangannya harus seperti itu. Jadi tidak bisa semua hal yang terjadi di Depok yang disalahkan walikota. Apalagi kalau yang bicara dewan harusnya dipikirkan lebih mendalam, meski kita paham ini saat kampanye tapi lebih rasional lah…masyarakat Depok sudsh kritis,” pungkasnya menutup pembicaraan (toro)
