tribundepok.com – Masalah banjir dan potensi longsor kembali menjadi sorotan serius di Kota Depok. Kali ini, kritik tajam datang dari H. Bambang Sutopo, anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus politisi senior yang dikenal vokal memperjuangkan isu-isu infrastruktur dan lingkungan.
Dalam acara Sosialisasi Komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok yang digelar di Perumahan Taman Anyelir 2, Cilodong, Rabu (9/4/2025), Bambang mendesak Pemerintah Kota Depok agar lebih tegas dalam menindak pengembang yang membangun perumahan di lokasi-lokasi rawan bencana, seperti di bantaran sungai dan bekas rawa yang rentan longsor dan banjir.
“Kalau pembangunan di dekat sungai dan lahan rawa terus dibiarkan tanpa kontrol, bukan hanya warga yang jadi korban, pemerintah juga akan repot di belakang hari. Banjir datang, masyarakat mengadu ke dewan dan pemerintah, minta solusi, minta perbaikan. Ini siklus yang selalu berulang karena lemahnya pengawasan,” tegas Bambang Sutopo.
Lebih lanjut, Bambang meminta Pemkot Depok agar tidak sekadar formalitas dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang. Ia mendesak agar pengembang yang melanggar ketentuan zonasi pembangunan dikenai sanksi tegas dan tidak diberikan celah untuk melanjutkan proyeknya.
“Jangan hanya jadi stempel saja. Kalau sudah tahu lahan itu untuk resapan air atau zona hijau, ya jangan dikasih izin. Ketika banjir datang, yang disalahkan pemerintah juga,” ujar Bambang.
Dalam dialog tersebut, Bambang juga mengutip aspirasi yang disampaikan Ketua RW 11 di Perumahan Anyelir 3, Bapak Aqil, yang meminta agar Pemkot meninjau ulang proyek-proyek perumahan baru yang mengabaikan aspek lingkungan dan daya tampung drainase.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang menjelaskan bahwa komisinya bertanggung jawab atas pengawasan pembangunan infrastruktur, transportasi, kemacetan, dan penanggulangan banjir. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan peran DPRD kepada masyarakat dan menyerap aspirasi dari bawah.
“Masyarakat harus tahu bahwa Komisi C bukan hanya hadir saat reses. Kami bertugas memastikan semua perencanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga dan tidak mengabaikan aspek lingkungan,” katanya.
Salah satu usulan utama Bambang adalah pentingnya membangun sistem drainase terpadu yang menghubungkan seluruh kawasan perumahan di Depok. Ia menyoroti fakta bahwa banyak perumahan membangun drainase sendiri tanpa koordinasi, sehingga aliran air tersendat atau malah memperparah genangan.
“Drainase yang dibangun masing-masing perumahan tanpa perencanaan kota yang menyeluruh itu ibarat main puzzle tanpa gambar utuh. Tidak nyambung, dan akhirnya air nggak mengalir dengan baik. Pemkot harus ambil alih perencanaan makro drainase ini,” paparnya.
Acara sosialisasi kali ini juga dirancang dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Bersama Badan Pangan Nasional, Komisi C menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta bazar UMKM yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Beras, minyak, daging ayam, telur semua tersedia di sini dengan harga di bawah pasaran. Ini bentuk nyata kami membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan, dalam berbagai kesempatan reses ke wilayah Cilodong dan Tapos, keluhan yang paling sering disampaikan warga adalah soal banjir, jalan rusak, dan drainase buruk.
“Hampir semua titik menyampaikan hal yang sama. Ini artinya, problem dasarnya belum diselesaikan secara menyeluruh. Kita tidak bisa terus-menerus menyapu masalah ini ke bawah karpet,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bambang berharap Pemerintah Kota Depok memiliki visi jangka panjang dalam menata kota, bukan hanya reaktif saat bencana datang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari perizinan, pengawasan, hingga edukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan.
“Depok ini berkembang pesat, tapi jangan biarkan pertumbuhan itu jadi liar dan membahayakan. Kita perlu keberanian untuk menata kembali, menolak proyek yang melanggar, dan menyelamatkan masa depan kota ini dari krisis lingkungan yang lebih parah,” pungkasnya.***
Editor : Joko Warihnyo
