tribundepok.com – Perubahan kepemimpinan terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Eydu Oktain Panjaitan resmi dilantik sebagai Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, menggantikan Widhi Widayat yang kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK.
Serah terima jabatan tersebut berlangsung di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (13/03/2025), yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam acara tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik, baik Widhi Widayat maupun Eydu Oktain Panjaitan.
Sebagai pejabat baru, Eydu Oktain Panjaitan sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, dan kini dipercaya untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab di Jawa Barat. Di hadapan para hadirin, Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan beberapa hal penting terkait perhatian audit yang harus dilakukan oleh BPK Perwakilan Jabar.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan perlunya perhatian khusus dari BPK Perwakilan Jabar terhadap fenomena alih fungsi lahan yang kian marak terjadi di wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, tindakan alih fungsi lahan secara serampangan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Tidak hanya merugikan aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi negara. Dedi menuturkan bahwa ketika bencana yang disebabkan oleh alih fungsi lahan datang, negara secara otomatis akan melakukan proses recovery atau pemulihan.
“Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian negara. Kami berharap BPK Perwakilan Jabar dapat ikut serta dalam mengaudit dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini,” ujar Dedi dalam sambutannya.
Gubernur Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa kerugian akibat alih fungsi lahan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, hingga dampak ekonomi yang dapat memperburuk kondisi sosial di masyarakat.
Sementara itu, Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, yang juga hadir dalam serah terima jabatan, menyatakan bahwa BPK siap mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Bobby menginstruksikan kepada Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, untuk bekerja secara akseleratif.
Hal ini sejalan dengan keinginan dan program pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
“BPK harus mendukung kebijakan pemerintah daerah, dan dalam pemeriksaan yang dilakukan, kami lebih fokus pada program-program yang menjadi turunan dari kebijakan pemerintah, bukan sekadar kebijakannya itu sendiri,” kata Bobby.
Bobby juga mengapresiasi kinerja Widhi Widayat selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jabar. Selama masa kepemimpinannya, BPK Perwakilan Jabar telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Di sisi lain, Bobby berharap agar Eydu Oktain Panjaitan dapat melanjutkan kinerja baik yang telah dibangun oleh Widhi Widayat dan bahkan meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Jabar di masa mendatang. Menurutnya, perubahan ini menjadi momentum untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi audit yang dilakukan oleh BPK, sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Jawa Barat.
Dengan bergantinya kepemimpinan ini, BPK Perwakilan Jabar diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi dalam menjaga integritas keuangan negara, serta mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengatasi berbagai persoalan yang ada, termasuk alih fungsi lahan yang semakin menjadi isu krusial di Provinsi Jawa Barat.
Widhi Widayat yang kini beralih ke tugas baru sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK, akan melanjutkan perjuangannya dalam mengawasi dan memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat guna.
Sementara itu, Eydu Oktain Panjaitan akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini dengan tantangan dan tugas berat yang harus diselesaikan dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.***
Editor : Joko Warihnyo
