tribundepok.com – Munir Aktifis kota Depok menyikapi kehadiran Aksi Aktifis Kota Depok yang akan meresmikan Situ Rawa Kalong di Cimanggis besok Jum’at 5 Agustus 2022 dengan aksi damai. Dikatakan munir, ” Proyek revitalisasi Situ Rawa Kalong itu pada dasarnya kami mendukung adanya proyek penataan kawasan Situ Rawa Kalong ini. Revitalisasi situ merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi banjir. Dengan kondisi situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai.
Dan di sekitar situ juga dapat meningkatkan ekonomi dengan dibangunnya destinasi wisata, Ujar Munir disampaikan di kantornya bilangan juanda Kamis (4/8/2022).
” Tapi ada hal yang lebih penting dari peresmian Situ Rawa Kalong,” ungkap Munir. ” Yaitu masih banyaknya anak anak Depok hingga hari ini belum bisa bersekolah di SMA Negeri. Besok saya akan ajak orang tua siswa yang anaknya belum bersekolah, untuk berdialog dengan Gubernur Ridwan Kamil,” tutur Munir.
Ditambahkan Munir, persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online seperti tidak pernah beres meski telah berjalan sejak lama. Masalahnya pun masih sama seperti tahun sebelumnya. Apalagi PPDB online sudah berjalan 10 tahun lalu.
Tidak ada perubahan yang berarti dalam sisi manajemen pengelolaan maupun perbaikan sistem. Padahal, PPDB diatur dalam Permendikbud No.1 Tahun 2001 lalu diturunkan dalam Pergub No. 688/PK 0201.
Dikatakan Munir penutupan penerimaan siswa baru tingkat SMAN tanggal 30 Juni 2022 namun sampai berita ini diturunkan masih tetap bisa diterima bagi orang-orang tertentu yang punya relasi, beking dan kekuatan, tentu situasi ini akan mempengaruhi pihak sekolah untuk menyalahi aturan demi kepentingan orang-orang tertentu yang berakibat fatal bagi masyarakat yang kurang mampu, yang nilainya bagus hanya karena memenuhi keinginan orang- orang tertentu yang memiliki pengaruh.
Kekacauan ini terjadi, karena ulah oknum Panitia PPDB, Guru, Kepsek, sehingga mekanisme penerimaan siswa baru tidak berjalan sesuai aturan yang sudah ditentukan, dengan alasan seribu macam bahasa membuat para orang tua siswa pusing dan stres, ucap Munir.
Melihat kondisi ini setiap penerimaan siswa tahun ajaran baru selalu bermasalah terutama SMAN/SMKN setelah diambil alih menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan, agar fungsinya dikembalikan kembali menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota seperti dulu jauh lebih kondusif, dengan dijadikannya menjadi wewenang Pemerintah Propinsi, banyak oknum Kepsek, Panitia PPDB, Guru penerimaan siswa baru jadi ajang bisnis mencari keuntungan pribadi, pungkas Munir.
Hal senadapun disampaikan Roy Pengharapan Ketua DKR Kota Depok. “Beberapa waktu lalu kepada Bonge aktivis Citayam Fashion Week (CFW) di sebuah televisi, Ridwan Kamil memastikan bisa sekolah. Bahkan Gubernur meminta agar Bonge mengumpulkan teman-temannya yang kesulitan sekolah.
“Namun buktinya sampai sekarang Gubernur masih membiarkan banyak anak dari keluarga miskin tidak sekolah. Jadi kemungkinan besar memang Gubernur hanya pencitraan. Orang miskin harus berjuang sendiri agar anaknya bisa sekolah,” tegas.
Menurut Roy Pengharapan setiap tahun DKR menerima laporan dan permohonan orang tua siswa miskin untuk mendapat sekolah negeri.
“Setiap tahun juga kami harus memperjuangkan mereka karena tidak ada yang perduli. Buat keluarga yang mampu mereka bisa beli bangku sekolah. Tapi buat yang tidak mampu hanya protes dan aksi massa yang bisa dilakukan,” tegasnya. (**)
