tribundepok.com – Heboh pemotongan Dana Bansos yang sempat dilontarkan berbagai pihak di media sosial membuat Ketua Partai Berkarya, Kecamatan Tapos sekaligus RW 01 Kelurahan Jatijajar angkat bicara.
“ TIdak benar berita tersebut. Apalagi sampai disebutkan sebagai adanya penyelewengan atau penyunatan. Kondisi sebenarnya begini. Bantuan yang kami dapat sangatlah jauh dari perkiraan dan kebutuhan. Sebagai contoh nyata di RW 01 yang saya pimpin . Di sini ada 1300 KK dan bantuan yang kami terima hanya untu 4 KK !! RW lain pun tak berbeda jauh.., padahal sesudah dipilah dari data warga yang membutuhkan pun masih sangat jauh juga. Bisa dibayangkan bagaimana kami menghadapi warga yang terlanjur berharap, “ ujar Ahmad Mauluddin.
Kondisi keterbatasan itulah yang awalnya membuat beberapa RW mencoba membuat ‘solusi’ bagaimana jika uang Rp 250.000 per kk yang ada dibelikan sebako dan dibagi-bagi untuk yang membutuhkan. Mereka berharap penerimanya akan lebih banyak sehingga yang terbantu juga lebih banyak.
“ Wacana itulah yang didengar warga. Si penerima bantuan tidak bisa menerima dan mengatakan adanya penyunatan dan penyelewengan dana Bansos. Kami RT / RW dituding tidak amanah dalam penyaluran bantuan yang berikan pemerintah. Sedih memang, padahal niat kami baik biar banyak yang terbantu. Karena banyak protes warga akhirnya wacana itu tak jadi dilaksanakan. Kami bagi saja apa adanya,sesuai yang disalurkan pemerintah, tanpa potongan
meski sangat mengecewakan warga yang butuh dan terlanjur berharap,” paparnya.
“ Menurut saya ini kesalahan pemerintah daerah. Seharusnya mereka cermat berhitung berapa warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Juga menghintung dampaknya jika bantuan yang digelontorkan jauh dari harapan masyarakat. Ini bisa jadi gejolak kalau masyarakat yang lapar banyak yang tidak terbantu,” keluhnya.
“ Saya dengar ada dana 1 T , jika benar dan itu dibagi 63 Kelurahan , maka untuk 1 kelurahan bisa mendapatkan setidaknya bantuan untuk 476 KK. Itu tidak terlalu buruk. Sayangnya yang terjadi tidak seperti itu. Pembagian oleh Dinas Sosial sangat tidak merata,” tudingnya.
Menurut saya ada kesan bantuan sosial ini dipolitisasi.” Wilayah-wilayah tertentu di mana suara penguasa dan partainya cukup besar bantuan yang diterima cukup banyak, Sedangkan wilayah lain di ‘anak tirikan’ . Bisa dilihat contohnya wilayah Cilodong, Beji bantuan cukup besar jauh di atas wilayah kami. Di Jatijajar dari 14 RW hanya 9 RW yang dapat bantuan , sisanya tidak dapat. Itupun yang dapat jumlahnya jauh dari kebutuhan. Harusnya bansos tidak boleh di politisasi,” ujarnya dengan nada keras. (toro )
