Tribundepok.com—Suasana hangat penuh kebersamaan menyelimuti kediaman Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, saat menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan tim relawan, tokoh masyarakat, serta kader partai. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut mulai Sabtu (7/3/2026) sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sarana komunikasi antara wakil rakyat dengan para relawan di tingkat akar rumput.
Kegiatan buka puasa ini diikuti secara bergiliran oleh relawan dari seluruh wilayah Depok. Setiap hari, sekitar 100 orang diundang untuk menghadiri acara tersebut, yang terdiri dari relawan, tokoh masyarakat, serta kader dari Partai Amanat Nasional.
Menurut Hasbullah Rahmad yang akrab disapa Bang Has, kegiatan ini sengaja dibuat secara bertahap agar semua relawan dari berbagai wilayah dapat hadir dan bersilaturahmi secara langsung. Para relawan yang diundang berasal dari 63 kelurahan di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok.
“Ini bagian dari silaturahmi Ramadan. Kami mengundang relawan secara bertahap agar semua bisa hadir. Mereka berasal dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Depok,” ujar Bang Hasbullah pada Wartawan
Ia menambahkan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya sekadar agenda kebersamaan di bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan di tingkat provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Bang Has juga menjelaskan sejumlah program bantuan pemerintah yang saat ini menggunakan sistem desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Ia mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status data desil mereka di masing-masing kelurahan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penerimaan bantuan sosial.
“Saat ini hampir semua bantuan pemerintah menggunakan data desil. Karena itu masyarakat perlu mengecek datanya di kelurahan masing-masing agar tahu berada di desil berapa,” jelasnya.
Bang Has mencontohkan salah satu program yang sempat menjadi perhatian masyarakat, yakni layanan Universal Health Coverage (UHC) yang sebelumnya dapat diakses lebih luas oleh warga ber-KTP Depok. Namun, seiring dengan keterbatasan anggaran, saat ini penerima manfaat program tersebut dibatasi pada masyarakat dengan kategori desil 1 sampai 5.
Ia menjelaskan bahwa pada masa sebelumnya, cakupan penerima program kesehatan tersebut bisa mencapai hingga desil 10, terutama bagi warga yang memiliki KTP Depok. Hal tersebut dimungkinkan karena pembiayaan premi program UHC ditanggung bersama oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Dulu cakupannya bisa sampai desil 10, apalagi bagi warga ber-KTP Depok. Itu karena pembiayaannya ditanggung bersama, yaitu 60 persen oleh Pemerintah Kota Depok dan 40 persen oleh Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Namun, menurut Bang Has, kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini membuat alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan lainnya. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya bantuan dari provinsi untuk program kesehatan di Depok mencapai Rp40 miliar, sementara kontribusi pemerintah kota sekitar Rp60 miliar.
Saat ini, dana dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk program tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp5 miliar, sementara pemerintah kota juga harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
“Kondisi anggaran saat ini membuat jumlah penerima program harus dibatasi. Ini semata-mata karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Meski demikian, Bang Has menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih terus dikaji ulang oleh pemerintah. Ia berharap kondisi ekonomi nasional dapat segera membaik sehingga anggaran untuk pelayanan publik, terutama sektor kesehatan dan pendidikan, dapat kembali ditingkatkan.
“Kita semua tentu berharap ekonomi bangsa kita kembali normal dan lebih baik. Jika kondisi fiskal membaik, maka anggaran untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat bisa kembali diperluas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bang Has juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berpihak kepada masyarakat.
Ia menilai bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan dua sektor prioritas yang harus terus diperkuat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui momentum Ramadan 2026 ini, Bang Has berharap kebersamaan antara relawan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dapat terus terjaga. Menurutnya, relawan memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.
“Relawan adalah mitra penting dalam menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai kebijakan bisa dipahami secara utuh oleh warga,” tuturnya.
Kegiatan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Para relawan yang hadir tidak hanya menikmati hidangan berbuka, tetapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiskusi langsung dengan wakil rakyat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan mereka.
Bagi Bang Has, kegiatan sederhana seperti buka puasa bersama di bulan Ramadan memiliki makna yang lebih dalam. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah.
“Ramadan adalah momentum untuk mempererat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi semangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.(Ihs)
Editor : Joko Warihnyo
