Tribundepok.com– Di tengah isu sensitif yang menyebar luas terkait dugaan kenaikan gaji anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yetty Wulandari, akhirnya buka suara. Dengan sikap tegas dan nada yang menyejukkan, politisi dari Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPRD Depok, sebagaimana yang beredar di tengah masyarakat.
“Saya tegaskan, sampai hari ini belum ada kenaikan gaji untuk anggota dewan di Kota Depok. Masyarakat tidak perlu resah. Kami sangat memahami sensitivitas isu ini, dan penting bagi kami untuk meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Yetty Selasa malam (16/9/2025).
Tak hanya meluruskan kabar gaji, Yetty juga membeberkan bahwa DPRD Depok justru sedang menjalankan efisiensi anggaran besar-besaran. Sejak Agustus 2025, seluruh kegiatan perjalanan dinas ditiadakan hingga akhir tahun, dan semua rapat dilakukan di lingkungan DPRD.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengurangi beban anggaran. Dana yang biasanya untuk kegiatan luar daerah kami alihkan agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dan layanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Meskipun anggaran diperketat, Yetty yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Depok, menegaskan bahwa kinerja DPRD tetap maksimal, dengan menjalankan tiga fungsi utama legislatif secara utuh dan menyentuh kebutuhan warga :
1. Fungsi Pengawasan
DPRD Depok aktif memantau pelaksanaan program pemerintah dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif dan akuntabel.
“Kami ingin setiap anggaran benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan,” tegas Yetty.
2. Fungsi Pembentukan Perda
Kolaborasi dengan perangkat daerah terus diperkuat agar produk hukum daerah benar-benar menjawab tantangan di lapangan.
“Setiap perda yang kami susun harus punya efek nyata bagi perlindungan warga dan peningkatan kualitas layanan publik.”
3. Fungsi Penganggaran
DPRD berkomitmen menyusun APBD berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan mengacu pada RPJMD, bukan semata kepentingan politis.
“Setiap kebijakan anggaran harus memperhatikan pembangunan jangka menengah. Fokus kami adalah keberpihakan kepada masyarakat.”
Yetty Wulandari juga menanggapi isu pembanding yang sering muncul antara DPRD daerah dan DPR RI. Menurutnya, perbandingan itu tidak adil karena skala kerja, ruang lingkup, dan struktur penganggarannya sangat berbeda.
“Anggota DPRD Kota seperti kami ini bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Diundang warga, meninjau jalan rusak, mengadvokasi pendidikan, hingga membantu kasus layanan kesehatan. Tidak bisa disamakan dengan DPR RI yang bekerja dalam skala nasional,” jelasnya.
Yetty menepis anggapan bahwa anggota DPRD hanya duduk nyaman di balik meja dan tidak tahu kondisi masyarakat. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD, terutama dari Fraksi Gerindra, aktif turun ke lapangan dan mendengar langsung suara rakyat.
“Kami ini setiap hari di tengah-tengah masyarakat. Kami turun langsung. Bukan hanya bicara, tapi juga bekerja. Kami mendengar keluhan, mencatat kebutuhan, dan memperjuangkannya,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Yetty menegaskan bahwa fokus DPRD Kota Depok bukan pada tunjangan atau gaji, melainkan pelayanan publik yang maksimal. Ia menyebut indikator keberhasilan dewan bukan pada materi, tapi pada rasa keadilan dan kemudahan yang dirasakan warga.
“Kalau masyarakat sehat, anak-anak bisa sekolah dengan layak, jalan-jalan mulus, pelayanan pemerintah cepat dan ramah itulah yang menjadi ukuran keberhasilan kami. Soal gaji, itu bukan prioritas,” tutupnya.
Dengan penjelasan ini, Yetty berharap masyarakat tidak hanya memahami posisi DPRD, tetapi juga menilai secara objektif bagaimana wakil rakyat bekerja keras di bawah tekanan anggaran dan ekspektasi publik.
“Menjadi wakil rakyat itu bukan hanya soal jabatan. Tapi tentang komitmen, tanggung jawab, dan keberanian untuk hadir mendengarkan rakyat dari dekat,” pungkasnya.***
Editor : Joko Warihnyo
