tribundepok.com- Jakarta- Bertempat di Ruang Rapat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 11/8/2025, sejumlah Driver online yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) dan beberapa orang Pengguna jasa Transportasi Online, di terima audensi oleh Pantas Nainggolan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta beserta Laode Herlina dan Jhony Simanjuntak yang keduanya anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Sekjen Koalisi Ojol Nasional (KON), Juwel Safriko Hutasoit mengungkapkan berbagai permasalahan yang selama ini di alami oleh adanya kebijakan dari aplikator yang semakin mengurangi pendapatan ojek online, begitu pula dengan keberadaan pemerintah yang juga nampak nya tidak mempedulikan sama sekali keberadaan ojol yang sudah menjadi kebutuhan transportasi bagi masyarakat.
“Sudah selama 1 dekade kami para ojol di hadapkan pada satu permasalahan yakni bersumber pada tidak adanya payung hukum bagi Ojol, intinya kami ini di posisi kan sebagai subjek, bukan obyek kebijakan” tegas Juwel Safriko Hutasoit.
Senada dengan Juwel, Pengguna jasa Transportasi yang di wakili Cahyo, ia mengatakan bahwa dirinya sebagai pengguna jasa transportasi online, tentunya sangat terganggu dan sangat miris melihat pendapatan ojek online yang semakin menurunkan tingkat kesejahteraan ojol.
“Persoalan Ojol juga persoalan Pengguna jasa Transportasi, sebab sudah saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama yang lain, oleh karena itu saya sangat berharap adanya kehadiran pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta, agar segera menangani masalah Ojol ini.” Ucap Cahyo.
Untuk itu, lanjut nya, untuk penataan ojek online di wilayah Provinsi DKI Jakarta sekaligus memulihkan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan ojol, maka dari hasil diskusi diri nya dengan berbagai pihak termasuk dengan rekan rekan ojol, yakni untuk menginisiasi dan bahkan mengusulkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar segera menerbitkan regulasi bersifat diskresi untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah Bidang transportasi online berbasis koperasi.
“Saya dengar pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) saja berani merencanakan bikin perumda Ojol, tapi kalau perusahaan daerah jelas ojol di posisikan sebagai pekerja, sedangkan ojol bukan pekerja, masa’ Gubernur DKI Jakarta tidak berani bikin gebrakan untuk memberikan perhatian ke ojol, padahal jumlah ojol di jakarta lebih banyak dari Kaltim ” tukas Cahyo.
Lebih lanjut Cahyo mengatakan bahwa dirinya berharap bukan perusahaan daerah untuk mengelola ojol, melainkan Badan Layanan Umum Daerah Bidang transportasi online berbasis koperasi, yang memposisikan ojol yang terorganisir dalam koperasi (Badan Usaha) sebagai mitra usaha Pemprov DKI Jakarta.
Sedangkan, menanggapi aspirasi dari para ojol maupun pengguna jasa transportasi online, Dwi Rio Sambodo Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengatakan pihaknya sangat senang dapat langsung mendengar permasalahan ojol dari para ojol, untuk itu pihaknya bukan hanya menerima dan mencatat aspirasi dari ojol maupun pengguna jasa transportasi online, tentunya segera menindaklanjuti baik ke pihak Dishub DKI Jakarta maupun ke Gubernur Pramono Anung, agar segera menjadi sebuah kebijakan regulasi yang menata, mengayomi dan mensejahterakan ojol di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
“Ya, sangat mengapresiasi atas usulan dari teman teman Ojol, dan insyaallah kami segera menindaklanjutinya” tandas nya.
