tribundepok.com – Seratus hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, H. Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, menunjukkan angka kepuasan publik yang cukup menjanjikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan baru ini tercatat mencapai 60,63 persen, khususnya dalam sektor kesehatan. Meski tidak jeblok, para pemimpin kota ini tetap diingatkan untuk lebih waspada dan responsif terhadap aspirasi warga.
Founder LS Vinus, Yusfitriadi, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Rabu (4/6/2025), menegaskan bahwa 100 hari pertama merupakan momen krusial dalam menilai arah awal pemerintahan baru. Menurutnya, periode ini menjadi semacam “jendela awal” yang mencerminkan kemampuan pemimpin dalam mengimplementasikan janji kampanye ke dalam kebijakan nyata.
“Survei ini kami lakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap langkah awal Supian-Chandra. Apakah janji politik mulai diimplementasikan? Apakah respons publik menguat atau justru melemah?” ungkap Yusfitriadi.
Survei Lapangan dengan Metode Ketat
Survei ini dilaksanakan pada 25–30 Mei 2025, menggunakan metode cluster random sampling terhadap 800 responden yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Depok. Dengan margin of error sebesar 4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini dilakukan melalui wawancara langsung di lapangan.
Dalam temuan LS Vinus, responden memberikan penilaian beragam terhadap lima sektor utama kinerja pemerintahan:
Kesehatan: Tingkat kepuasan 60,63 persen, tidak puas 39,37 persen
Infrastruktur: Tingkat kepuasan 55,63 persen, tidak puas 44,37 persen
Penegakan Hukum: Tingkat kepuasan 50,63 persen, tidak puas 49,37 persen
Transportasi: Tingkat kepuasan 40,13 persen, tidak puas 59,87 persen
Tata Kelola Lingkungan: Tingkat kepuasan 15,50 persen, tidak puas 84,50 persen
Banyak Catatan Serius di Balik Angka Positif
Meskipun angka kepuasan di bidang kesehatan dan infrastruktur terbilang positif, bukan berarti pemerintahan Supian-Chandra bisa berpuas diri. Yusfitriadi menggarisbawahi bahwa masih banyak persoalan serius, terutama di bidang lingkungan dan transportasi, yang membutuhkan perhatian khusus.
“Angka kepuasan hanya salah satu indikator. Ketika masyarakat menyuarakan ketidakpuasan di sektor transportasi dan lingkungan, itu bukan sekadar kritik tapi sinyal keras akan kebutuhan mendesak untuk perbaikan,” kata Yus.
Ia menilai bahwa salah satu penyebab ketidakpuasan adalah buruknya koordinasi dalam pemerintahan. Instruksi dari pimpinan dinilai tidak berjalan mulus hingga ke lapisan paling bawah birokrasi dari dinas hingga ke camat dan lurah. Selain itu, lemahnya pengawasan DPRD turut memperburuk efektivitas kebijakan publik.
“Pemerintahan ini harus segera memperbaiki sistem internal. Jangan sampai kebijakan hanya bagus di atas kertas tapi tidak terasa di masyarakat,” tegasnya.
Survei Sebagai Cermin, Bukan Ancaman
Yusfitriadi menegaskan bahwa survei ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan menjadi alat evaluasi objektif. Ia mengajak pemerintah untuk terbuka terhadap kritik dan menjadikan hasil survei ini sebagai bahan masukan strategis.
“Tujuan survei ini adalah untuk memberikan gambaran awal, apakah masyarakat puas, program sudah tepat sasaran, dan apa yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus menyambut ini dengan sikap terbuka, bukan defensif,” jelasnya.
Selain menjadi indikator kinerja awal, survei ini juga bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan warga dengan arah program, serta memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah dalam merancang strategi ke depan.***
Editor : Joko Warihnyo
