tribundepok.com— Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat suara menanggapi isu kontroversial terkait rencana menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Dalam pernyataan tegas yang disampaikan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Dedi membantah keras adanya kebijakan yang mewajibkan tindakan medis tersebut sebagai prasyarat penerima bantuan.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” ujar Dedi di hadapan para wartawan, Kamis (8/5/2025)
Isu tersebut sempat memicu polemik publik setelah pernyataannya di Bandung beberapa waktu lalu yang menyebut rencana pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan kepesertaan program keluarga berencana (KB) dengan sistem penyaluran bantuan.
Namun Dedi menegaskan, apa yang dimaksud bukanlah kewajiban vasektomi, melainkan imbauan untuk mengikuti program KB terutama bagi kepala keluarga dengan jumlah anak yang banyak.
“Media sosial saya jelas menunjukkan bahwa anjuran KB itu ditujukan kepada keluarga yang anaknya sudah banyak. Dan kalau bisa, yang ikut KB itu laki-laki. Tapi tidak melulu vasektomi. Ada juga metode lainnya, seperti penggunaan alat kontrasepsi pria,” lanjutnya.
Dedi menggarisbawahi bahwa rencana integrasi data KB dengan program bansos bertujuan agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak timpang.
Ia mencontohkan kondisi di mana satu keluarga bisa menerima berbagai jenis bantuan sekaligus, mulai dari beasiswa anak, bantuan kelahiran, hingga bantuan perumahan.
“Jangan sampai negara menjamin semuanya hanya untuk satu keluarga. Yang dapat beasiswa dia, yang lahiran dibantu dia, rumah pun dia. Negara seolah-olah hanya mikul satu keluarga,” katanya
Menurutnya, data kependudukan yang terintegrasi dengan status kepesertaan KB akan menjadi alat bantu penting untuk menyusun kebijakan berbasis keadilan sosial.
Dalam skema tersebut, setiap permohonan bantuan akan diverifikasi, termasuk dari sisi partisipasi dalam program KB, meskipun tetap bersifat anjuran.
“Jadi, ketika kami turunkan bantuan, akan dicek. Sudah ikut KB atau belum? Kalau sudah, ya silakan terima bantuan. Kalau belum, ayo duluan ikut KB. Tapi bukan berarti harus vasektomi,” ujarnya
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi resmi terhadap mispersepsi publik yang berkembang seolah-olah Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memaksakan tindakan vasektomi sebagai prasyarat administratif.
Dedi menilai, wacana ini justru harus dilihat dalam konteks lebih luas: sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mendorong kesadaran berkeluarga sehat dan bertanggung jawab.
“Ini bukan tentang membatasi, tapi bagaimana keluarga kita lebih sejahtera. Negara hadir dengan program, tapi masyarakat juga harus punya kesadaran untuk menjaga kualitas hidupnya,” pungkas Dedi.
Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap masyarakat tidak lagi salah tafsir, serta mengajak publik berdiskusi lebih bijak dan terbuka soal isu-isu strategis terkait pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga.***
Editor : Ayu
