tribundepok.com – Ketegasan Pemerintah Kota Depok dalam menyegel bangunan tanpa izin mendapat dukungan penuh dari salah satu elemen masyarakat sipil yang aktif mengawal kebijakan kota: Gerakan Depok Bersatu (GEDOR). Dalam rapat konsolidasi yang digelar baru-baru ini, GEDOR menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis Pemkot dalam mewujudkan tata kota yang tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
Ketua GEDOR, Eman Sutriadi atau yang akrab disapa Kang Eman, menyatakan bahwa langkah Pemkot dalam melakukan penyegelan terhadap bangunan tak berizin adalah wujud nyata penegakan hukum yang selama ini ditunggu masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Pemkot Depok. Penertiban bangunan liar adalah bagian dari menjaga wibawa hukum dan menegakkan tata ruang kota. GEDOR siap mendukung, tapi juga tetap akan menjadi mitra kritis yang mengontrol jalannya kebijakan ini,” ujar Kang Eman usai memimpin rapat konsolidasi di salah satu sekretariat GEDOR, Selasa (22/4/2025).
Menurutnya, keberanian Pemkot Depok untuk menindak pelanggaran dalam bentuk penyegelan, pembongkaran, bahkan proses hukum pidana adalah kebijakan yang patut diapresiasi. Namun ia juga mengingatkan bahwa langkah tegas tersebut tidak boleh berhenti pada simbol-simbol penegakan hukum semata, tapi harus merata dan berkeadilan.
“Kami harap tidak ada istilah tebang pilih. Jika ada pelanggaran dari pihak manapun baik swasta, individu, maupun pengembang besar semua harus ditindak tanpa pandang bulu. Keadilan adalah kunci agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Gerakan Depok Bersatu bukan organisasi yang hanya memberi pujian. Dalam visinya, GEDOR mengedepankan peran sebagai penyeimbang antara kekuasaan dan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, apresiasi yang diberikan selalu disertai catatan dan pengawasan yang ketat.
“Kunci pembangunan kota yang ideal ada tiga: partisipasi aktif masyarakat, pengawasan berkelanjutan, dan penindakan tegas dari pemerintah. GEDOR mengambil posisi strategis untuk mengawal tiga hal ini,” kata Kang Eman.
Ia menambahkan, GEDOR tidak hanya fokus pada isu bangunan tak berizin, tapi juga pada persoalan infrastruktur, tata ruang, pemukiman kumuh, hingga akses layanan publik.
Sebagai kota penyangga ibu kota yang berkembang pesat, Depok menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan ruang dan pembangunan. Masalah seperti alih fungsi lahan, pembangunan liar, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi PR besar yang harus diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif.
Dalam konteks itu, GEDOR menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan antara aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah.
“Kami akan terus membuka ruang diskusi, advokasi, bahkan aksi jika diperlukan. Karena kami ingin Depok tumbuh sebagai kota yang tertib, adil, dan ramah bagi semua warganya,” ujar Kang Eman.
Kang Eman juga menyoroti bahwa banyaknya bangunan liar di Depok tak bisa dilihat sebagai kesalahan sepihak dari masyarakat. Menurutnya, hal ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan perizinan yang selama ini berjalan.
“Kalau masih banyak bangunan tak berizin berdiri, berarti ada yang bocor di sistem kita. GEDOR ingin ikut memperbaiki itu, dengan memastikan bahwa warga diberikan edukasi, akses informasi, serta sistem perizinan yang transparan dan mudah,” tambahnya.
Rapat konsolidasi GEDOR ditutup dengan seruan untuk memperkuat kolaborasi antarelemen masyarakat sipil. Mereka sepakat bahwa kontrol terhadap kebijakan publik harus menjadi budaya, bukan sekadar reaksi sesaat.
Dengan posisi yang kuat di masyarakat, GEDOR siap menjadi pelopor gerakan masyarakat yang sadar hukum, aktif berpartisipasi, dan tak segan menyuarakan kritik demi kemajuan kota Depok
“Depok butuh lebih dari sekadar pembangunan fisik. Kita butuh kesadaran kolektif untuk menata kota ini lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih transparan. Dan GEDOR akan terus berdiri di garis depan untuk itu,” pungkas Kang Eman.***
Editor : Joko Warihnyo
