tribundepok com – Di tengah isu penipuan minyak subsidi MinyaKita yang sedang mengemuka, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pelaku penipuan terhadap program minyak subsidi tersebut harus dihukum seberat-beratnya, bahkan dengan hukuman penjara. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Zulhas saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang ( 11/3/2025)
“Kalo yang nipu masukin penjara,” tegas Zulhas tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun, ia juga mengklarifikasi bahwa kedatangannya ke Istana kali ini bukan terkait persoalan MinyaKita, melainkan untuk membahas isu penting lainnya, yaitu pengelolaan sampah dan masalah lingkungan.
“Oh ini kita mau rapat mengenai pengelolaan sampah,” tambahnya singkat,pada wartawan
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Pandawara Group di Istana Merdeka untuk membahas isu serupa, yakni lingkungan hidup, dengan fokus khusus pada pengelolaan sampah. Gilang, salah satu anggota Pandawara Group, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menciptakan solusi konkret bagi permasalahan sampah yang semakin mendesak.
“Soal isu lingkungan, specifically membicarakan soal sampah,” ujar Gilang, saat ditemui usai pertemuan dikutip.
Gilang berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baik dalam pengelolaan sampah, yang nantinya dapat memberi dampak positif bagi lingkungan Indonesia.
“Semoga hasil pertemuan ini kita bisa lebih bersinergi dan bisa lebih membuat inovasi yang keren lah, untuk kemajuan lingkungan Indonesia,” harapnya.
Pandawara Group sendiri mulai dikenal luas berkat aksi-aksi sosial mereka dalam membersihkan sampah di berbagai lokasi, yang mereka dokumentasikan dan bagikan melalui platform media sosial seperti TikTok dan Instagram.
Hingga kini, mereka telah berhasil membersihkan lebih dari 80 titik, termasuk beberapa lokasi yang terkenal sebagai kawasan dengan sampah terbanyak, seperti Pantai Labuan di Kabupaten Pandeglang dan Pantai Sukaraja di Bandar Lampung, yang bahkan dijuluki sebagai ‘pantai terkotor di Indonesia’.
Sementara itu, isu penipuan MinyaKita mulai terungkap setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan temuan adanya penurunan volume pada kemasan MinyaKita. Andi memergoki bahwa satu liter minyak subsidi MinyaKita hanya terisi sekitar 750-800 mililiter, padahal harga jualnya sudah jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp15.700, namun dijual dengan harga hingga Rp18.000 per liter.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan,” ujar Andi Amran dalam keterangan persnya Minggu, 9 Maret 2025.
Ia menegaskan bahwa tiga perusahaan telah teridentifikasi melakukan kecurangan dalam distribusi minyak subsidi ini, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.
Andi Amran menambahkan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tegasnya.
Kasus ini kini terus diselidiki oleh pihak kepolisian, dan menjadi sorotan utama dalam upaya pengawasan ketat terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok, termasuk minyak subsidi, yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pada periode menjelang Ramadan.***
