tribundepok.com – Kejaksaan Negeri Depok bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Pemahaman Hukum dan Optimalisasi Profesi Serta Organisasi Kepemudaan dalam Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam untuk Kesuksesan Pilkada Kota Depok 2024.” Acara yang berlangsung di Hotel Santika Depok, Jumat (13/9/2024), ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kalangan pemuda, tentang bahaya hoaks dan kampanye hitam menjelang Pilkada serentak tahun depan.
Ketua KPU Kota Depok, Wili Sumarli, dalam sambutannya mengingatkan peserta akan pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi, khususnya di masa Pilkada yang rentan terhadap penyebaran berita bohong.
“Ketika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, mari kita saring dulu sebelum sharing. Jangan mudah terpengaruh berita-berita yang belum tentu benar. Mari kita sukseskan Pilkada serentak pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dengan menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana,” ujar Wili.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Alfa Dera, S.H., M.H., M.M., dalam paparannya menjelaskan bahwa istilah “hoaks” sebenarnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan menggunakan istilah “berita bohong.”
“Jika penyebaran hoaks dilakukan melalui media elektronik, pelakunya bisa dipidana berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU ITE 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE,” jelas Alfa Dera
Dalam diskusi yang berlangsung, salah satu awak media menyinggung tentang kurangnya figur pemimpin yang mampu menjadi teladan di Kota Depok, yang dinilai menyebabkan kota ini lambat berkembang. Alfa Dera menanggapi dengan bijak, mengatakan, “Daripada kita memaki kegelapan, lebih baik kita menyalakan satu buah lilin.”
Ia menambahkan bahwa ia masih optimis karena melihat banyak warga Depok yang cinta pada kotanya. “Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kehadiran kami dari kejaksaan dalam kegiatan ini adalah bentuk cinta kepada Kota Depok dan dorongan untuk kemajuan kota ini. Kami mendukung kontestasi yang sehat, mari tinggalkan kampanye hitam agar fokus masyarakat tertuju pada visi dan misi calon,” tegasnya.
Selain itu, Komisioner KPU Kota Depok, Fikri Tamau, memaparkan sejumlah program yang dirancang oleh KPU Kota Depok untuk menyukseskan Pilkada. Fikri menekankan pentingnya sosialisasi yang kuat kepada para pemilih agar mereka dapat memahami profil dan rekam jejak calon dengan baik.
“KPU Kota Depok bersama Pemerintah Kota memperkuat sosialisasi kepada pemilih agar mereka tidak terpengaruh hoaks dan ujaran kebencian. Pemahaman pemilih terhadap paslon dan rekam jejaknya harus ditingkatkan,” jelas Fikri.
Ia juga menekankan netralitas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada 2024. “Kunci kesuksesan Pilkada adalah netralitas. Kami pastikan KPU dan Bawaslu akan menjaga netralitas dengan sebaik mungkin,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, turut memaparkan peran aktif Diskominfo dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya berita hoaks dan kampanye hitam. Menurutnya, Diskominfo rutin melakukan monitoring terhadap media sosial dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami sudah melakukan edukasi dan sosialisasi melalui media sosial terkait dampak berita hoaks dan kampanye hitam. Media sosial terus kami pantau, dan hasilnya kami laporkan kepada Pemprov Jawa Barat,” ungkap Manto.
Selain itu, Manto juga mengakui bahwa pers memiliki peran penting dalam menangkal penyebaran hoaks, terutama menjelang Pilkada. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara KPU dan perusahaan media untuk memastikan Pilkada di Kota Depok berjalan lancar dan kondusif.
“Kami berharap KPU dapat menjalin kerja sama dengan media untuk mencegah penyebaran hoaks, sehingga Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa gangguan berita bohong,” pungkasnya.
Dengan digelarnya FGD ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, baik dari kalangan penyelenggara, pemerintah, maupun masyarakat, dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya kampanye hitam dan hoaks yang berpotensi merusak jalannya demokrasi di Kota Depok.( Joko Warihnyo )
