tribundepok.com –Pembubaran mendadak Pasar Tani yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di halaman Balaikota Depok, Jumat (13/9/2024), memicu kehebohan dan berbagai spekulasi, terutama karena situasi ini bertepatan dengan mendekatnya Pilkada Depok 2024. Banyak pihak mengaitkan pembubaran ini dengan kepentingan politik, menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan.
Kabar penutupan Pasar Tani ini tak hanya mengundang perhatian publik, tetapi juga menarik anggota DPRD Depok, Endah Winarti dari Fraksi Partai Demokrat, yang melakukan kunjungan mendadak ke lokasi. Menurutnya, penutupan tersebut menimbulkan kesan bahwa Pemkot Depok kurang mendukung UMKM, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Saya terkejut mendengar kabar pasar tani ini dibubarkan. UMKM perlu dukungan, bukan penutupan mendadak seperti ini,” ujar Endah.
Tak hanya Endah, Ketua K3D, Pakdek Bowo, juga turun langsung ke lokasi setelah mendengar kabar miring tentang pembubaran tersebut. Menurutnya, pembubaran Pasar Tani di Balaikota berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Pemkot Depok tidak peduli terhadap nasib UMKM.
Namun, isu ini langsung direspon oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Ninna Suzana. Menanggapi kabar yang berkembang, Ninna menegaskan bahwa tidak ada pembubaran Pasar Tani yang dilakukan oleh Pemkot Depok. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut hanyalah hasil dari kesalahpahaman dan komunikasi yang kurang baik di lapangan.
“Pemkot Depok tidak membubarkan Pasar Tani. Kami sangat mendukung kegiatan UMKM seperti ini karena memang penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kami ingin menegaskan bahwa kegiatan di lingkungan Pemkot harus bebas dari unsur politik, apalagi yang terkait dengan Pilkada,” jelas Ninna Suzana saat dikonfirmasi TribunDepok.com diruang kerja,Jum’at ( 13/9/2024).
Menurut Ninna, pembubaran yang terjadi dipicu oleh laporan adanya pedagang di Pasar Tani yang berfoto dengan gestur dukungan politik terhadap salah satu calon wali kota. Hal ini yang kemudian membuat beberapa pihak khawatir bahwa acara tersebut berpotensi digunakan untuk kampanye terselubung.
“Kami sangat melarang jika ada kegiatan apa pun di area Pemkot yang bermuatan politik, termasuk Pasar Tani. Jika ada indikasi keterlibatan politik, tentu akan kami tindak tegas,” ujar Ninna. “Namun, sekali lagi, kami luruskan bahwa tidak ada pembubaran secara sengaja. Ini hanya masalah mis komunikasi.”
Ninna menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) untuk segera mengundang semua pihak terkait guna membahas dan meluruskan kesalahpahaman ini.
“Saya sudah meminta Kepala Dinas DKP3 untuk duduk bersama para pelaku UMKM dan pihak-pihak terkait agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang berpotensi merugikan semua pihak, terutama para pelaku UMKM,” tambahnya.( JW )
