tribundepok.com – Sudah seminggu berlalu sejak demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aksi ini dipicu oleh sejumlah tuntutan yang diajukan terkait kesejahteraan dan regulasi tarif, terutama untuk layanan pengantaran makanan dan paket.
KON memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemerintah untuk menanggapi tuntutan mereka, salah satunya revisi terkait tarif pengantaran. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada progres nyata, mereka mendesak pemerintah untuk menutup aplikasi layanan pengantaran. Bahkan, KON berencana menggelar aksi yang lebih besar dalam dua minggu ke depan jika solusi belum juga tercapai.
“Kami meminta pemerintah memberikan kepastian dan jaminan adanya progres yang jelas,” ujar Muhammad Rahman, perwakilan divisi hukum KON, usai demo pada Kamis (29/8/2024). Ia menegaskan bahwa aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan dilakukan jika dalam waktu dua minggu tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Tuntutan Ojol: Revisi Tarif Pengantaran
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para pengemudi ojol menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satu yang paling menonjol adalah revisi pasal terkait tarif pengantaran makanan dan paket. Saat ini, tarif pengantaran makanan dan paket sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, berbeda dengan layanan pengantaran penumpang yang memiliki tarif batas atas dan bawah yang diatur pemerintah.
Para pengemudi ojol merasa bahwa tanpa regulasi tarif yang jelas, kesejahteraan mereka terancam. Mereka menuntut pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan yang lebih adil dan pro pekerja.
Pertemuan dengan Wakil Menteri Kominfo
Pada hari yang sama, perwakilan KON juga bertemu langsung dengan pihak Kementerian Kominfo, termasuk Wakil Menteri Angga Raka Prabowo, untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dalam pertemuan tersebut, KON kembali menekankan pentingnya ada progres dalam waktu satu minggu, dan penyelesaian tuntutan maksimal dua minggu.
“Kami berharap pemerintah bisa segera menanggapi tuntutan ini agar ada kepastian bagi kami, para pengemudi,” tegas Rahman. Selain itu, KON juga meminta agar pemerintah memikirkan opsi penutupan sementara aplikasi layanan pengantaran jika tidak ada progres berarti.
Respons Pemerintah
Menanggapi tuntutan tersebut, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan proses harmonisasi antara berbagai kepentingan, yakni platform, pengemudi ojol, dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah memahami keresahan para pengemudi, namun menegaskan bahwa penutupan aplikasi bukanlah solusi.
“Penutupan aplikasi bukan opsi yang bijak karena akan mengganggu pelayanan masyarakat. Kita harus memikirkan kepentingan semua pihak, baik ojol, masyarakat, maupun aplikator,” ungkap Budi saat ditemui di Gedung DPR pada Kamis (4/9/2024).
Budi menambahkan bahwa Kominfo telah melakukan diskusi dengan perusahaan penyedia aplikasi untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah, katanya, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
“Kami sedang melakukan harmonisasi, secepatnya akan ada solusi. Ini semua dilakukan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Penolakan Opsi Penutupan Aplikasi
Sebelumnya, pada Jumat (30/8/2024), Budi Arie Setiadi secara tegas menolak opsi penutupan aplikasi layanan pengantaran. Menurutnya, penutupan aplikasi hanya akan memperburuk keadaan dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Penutupan aplikasi akan mengganggu pelayanan masyarakat. Kami harus mempertimbangkan kepentingan ojol, aplikator, dan juga masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Budi juga membuka peluang untuk merevisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 terkait regulasi layanan pengantaran. Revisi ini diharapkan bisa menjawab keresahan para pengemudi ojol terkait tarif dan regulasi lainnya.
Harmonisasi untuk Kepentingan Bersama
Pemerintah saat ini sedang bergerak cepat untuk menyelesaikan konflik ini. Proses harmonisasi yang melibatkan berbagai pihak diharapkan bisa segera mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak.
“Kami sedang dalam proses harmonisasi yang melibatkan semua pihak, baik ojol, aplikator, maupun masyarakat. Semua ini demi kepentingan bersama,” pungkas Budi.
Para pengemudi ojol pun berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi yang memadai, agar kesejahteraan mereka dapat terjamin tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Aksi demonstrasi lebih besar masih menjadi opsi jika pemerintah tidak segera memberikan jawaban yang memuaskan.( Red )
