tribundepok.com – Bertempat di RT02/RW 22 di kediaman Zarkasih Hasan, anggota DPRD komisi D Ade Firmansyah lakukan sosialisasi. ” Sejak awal Desember lalu Kota Depok sudah mencapai UHC ( Universal Health Coverage ), dan itu sangat membantu bagi warga masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan seperti BPJS dan KIS , untuk.bisa mendapatkan akses layanan kesehatan, cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK),” paparnya.
Meski demikian , pencapaian UHC ini masih belum dipahami oleh masyarakat secara luas. Masih banyak yang bingung antara menggunakan BPJS, KIS dengan berobat sepenuhnya hanya memakai KTP / KK saja.
” Jangankan masyarakat awam , petugas RS pun masih ada yang bingung dengan UHC ini. Kedepan kita perlu lebih gencar mensosialisasikan UHC ini pada masyarakat dan petugas medis agar penggunaannya bisa maksimal,” ujar Ade.
Memang kita bisa menggunakan KTP, tapi bagi yang mampu dan memiliki BPJS tetap harus dibayarkan. Saat mendaftar memang cukup KTP/KK , karena lewat NIK nya akan terlacak jaminan kesehatan apa yang dimilikinya. Jadi nanti pembayarannya menggunakan itu. Jika tidak punya jaminan kesehatan maka pemerintah akan mengcover biayanya saat itu tapi itu akan dilihat lagi apakah dia benar tidak mampu atau kah mampu jika mampu diarahkan untuk membayar BPJS, jika tidak akan diarahkan untuk memiliki KIS,” tambahnya.
UHC ini amat membantu masyarakat. Ade Firmansyah punya segudang pengalaman mengadvokasi pasien kurang mampu di sepanjang karirnya 5 tahun sebagai anggota dewan
” Sudah 265 pasien di wilayah Cilodong – Tapos yang saya advokasi. Kasusnya beragam dari yang tidak punya BPJS /KİS, BPJS nya mati karena tak mampu membayar. Jadi saya tahu betul problema masyarakat di bidang kesehatan ini,” ujar Ade.
Ade pun mencontohkan akibat Covid lalu banyak yang PHK sehingga tidak dibayarkan lagi BPJS-nya oleh perusahaan atau tidak lagi mampu membayar BPJS-nya secar mandiri. ” Kalau dulu, orang orang ini kesulitan untuk berobat karena harus bayar secara mandiri atau melunasi tunggakan BPJS- nya dulu. Tapi sekarang mereka dimudahkan cukup dengan KTP bisa berobat . Jika kondisinya memang tak mampu membayar BPJS maka akan dibantu mengalihkan BPJS nya. Dan untuk itu pembayaran ditanggung pemerintah. Namun itu pun tetap di verifikasi kembali setiap 3 bulan,” papar Ade Firmansyah.
” UHC merupakan prestasi tersendiri. Depok mencapai itu di saat usianya baru 24 tahun. Sementara Kota Bogor 539 tahun , kabupaten Bogor 541 tahun . Tapi untuk Depok mencapai UHC ini ada perjuangan tersendiri Dengan pengalaman mengadvokasi ratusan pasien kami menyadari permasalahan kesehatan yang ada.
” Kami diskusikan dengan Dinkes, Dinsos dan Bappeda apakah ada solusi , ternyata ada yakni UHC, tapi syaratnya harus diatas 95% yang sudah memiliki BPJS, kita masih 93%, Lalu ketemu angka untuk memenuhinya adalah Rp 112 milyar. Lantas kita dari komisi D berinisiatif memanggil Banggar, Walikota dan Bappeda untuk mengusulkan refokusing anggaran dengan target 2024 ‘kita bisa ke UHC. PUPR biasanya anggaran nya mencapai Rp 600 milyar tapi karena jalan lingkungan sudah baik maka anggaran nya bisa direfokusing ke Dinkes untuk mengejar UHC. Alhamdulillah target tercapai lebih cepat Awal Desember Depok sudah UHC, inilah salah satu upaya kami di DPRD, ” paparnya.
Ade mengakui infrastruktur juga perlu, selama lima tahun ini saya juga memberi porsi dari aspirasi saya untuk itu cukup besar untuk jalan lingkungan, turab , gedung posyandu dan lainnya.
“Tapi prioritas saya adalah di kesehatan dan pendidikan.,”ujarnya .
Ade menyadari kiprahnya di DPRD hanya lima tahun dan hanya akan diperpanjang jika ada kepercayaan dan dukungan masyarakat untuk kembali terpilih. Ia berharap masih bisa berbuat banyak untuk warga Depok. Caleg DPRD Kota Depok dari PKS daerah pemilihan Cilodong-Tapos dengan nomor urut 2 ini berharap masyarakat tidak salah memberikan dukungan saat Pileg nanti.
” Cukup banyak hal yang sudah diperbuat pemerintah kota Depok dan legislatif di Depok ini yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai salah memilih agar kedepannya apa yang sudah dibangun dan kebijakan yang baik tetap berkesinambungan. Dengan PKS mengusung Pasangan Capres/Cawapres Amin maka jika menang kebijakan akan konsisten dari atas ke bawah sesuai perjuangan kami yakni pangan murah, kerja gampang , sehat mudah dan Jakarta tetap ibukota negara. (d’toro)
