tribundepok com – Kota Depok merayakan pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sebesar 96,47 persen, mengakomodasi 1,8 juta penduduk sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keberhasilan ini membuka peluang bagi warga untuk lebih mudah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas.
Pencapaian tersebut diumumkan melalui Surat Edaran Wali Kota Depok Mohammad Idris Nomor: 003/9173-Dinkes, yang merinci implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok.
Sejak pengumuman ini, masyarakat dapat berobat di rumah sakit dan puskesmas dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, perlu diperhatikan bahwa layanan ini hanya berlaku di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Dalam konteks ini, SE Wali Kota Depok menetapkan perubahan skema berobat bagi peserta JKN di Kota Depok. Bagi kategori masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, mereka dapat menggunakan KTP dan KK sebagai identifikasi saat berobat. Proses ini melibatkan kolaborasi antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan.
Pasien yang ingin berobat dengan KTP dan KK diwajibkan memilih rumah sakit atau puskesmas yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setelah itu, rumah sakit akan melaporkan pasien ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan rawat.
“Dengan menunjukkan KTP dan KK, pasien dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, dan rumah sakit berkewajiban melaporkan ke Dinas Kesehatan untuk mendukung pendaftaran sebagai peserta JKN atau KIS PBI APBD dalam waktu maksimal 3 x 24 jam,” ungkap SE Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Depok yang membutuhkan perawatan, sekaligus mendukung upaya mencapai target Universal Health Coverage secara menyeluruh.( Joko Warihnyo )
