tribundepok.com – Walikota Depok, Mohammad Idris, hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok pada Rabu (22/11/2023) guna memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2024. Namun, acara tersebut juga menjadi panggung bagi Idris untuk memberikan klarifikasi terkait kontroversi program Makanan Tambahan (PMT) yang baru-baru ini menjadi perbincangan.
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Idris menjelaskan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam pemahaman program PMT di Depok.
“Menko PMK itu juga sama, (salah paham) karena belum mendapatkan penjelasan yang detail tentang juknis dari Menteri Kesehatan. Juknisnya bisa kami kasih kok ke beliau,” ungkap Idris kepada wartawan usai sidang paripurna.
Wali Kota Depok menegaskan bahwa anggaran makanan tambahan yang diberikan sebesar Rp 18.000 per porsi sesuai dengan juknis Kemenkes. Ia juga memastikan bahwa menu makanan telah diolah dengan takaran dan komposisi gizi yang sesuai.
“Kenapa Rp 18.000, enggak Rp 25.000, ya itu menyalahi juknis (kalau Rp 25.000). Jadi Rp 18.000 itu juknis dari sana. Rp 18.000 itu saya kasih ke penyedia, sanggup enggak Rp 18.000 untuk setiap anak, untuk sekian anak selama 28 hari, dengan ukuran ini-ini,” terang Idris.
Ketua fraksi Gerindra, Hamzah, turut memberikan interupsi dalam rapat paripurna, membahas kisruh PMT stunting Kota Depok yang masih menjadi perbincangan. Hamzah menceritakan bahwa di dapilnya, menu PMT Stunting viral karena hanya berisikan nasi dan kuah sup.
“Terutama di Dapil saya, menunya nasi dengan kuah sup. Dan di beberapa daerah ada yang menunya otak-otak dua dan belum matang. Saya yakin hati kecil pak wali juga sedih,” ujar Hamzah, menambahkan dimensi baru pada diskusi yang masih ramai ini.(dian)
