tribundepok.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok bersama para pemangku kepentingan menggelar rapat evaluasi dan koordinasi di Hotel Ciputra Cibubur terkait percepatan pengadaan tanah untuk proyek Tol Depok-Antasari (Desari).
Dalam pertemuan tersebut, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Hodidjah, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap pekerjaan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk PPK PUPR, BUJT, dan instansi terkait lainnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan pembebasan tanah.
Indra Gunawan, Kepala BPN Kota Depok, memberikan arahan agar setiap permasalahan segera diidentifikasi dan dituntaskan, memastikan berkas-berkas divalidasi untuk mendukung percepatan pembebasan tanah. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, beberapa kendala seperti perbedaan nama di dokumen dan surat tanah yang belum diurus, menjadi fokus perhatian.
Dalam konteks kehati-hatian, Gunawan menekankan perlunya dokumen pelengkap untuk menghindari kesalahan dalam penentuan ganti rugi. Meskipun terdapat beberapa hambatan, 23 bidang tanah siap dibayarkan minggu depan, memberikan optimisme bagi masyarakat.
Dari 31 bidang yang mengajukan dana, 21 berkas sedang dalam proses validasi. Dengan potensi pembayaran yang akan segera dilakukan, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk melengkapkan berkas mereka.
Rapat evaluasi ini juga membahas rekomendasi terkait konsinyasi dan pembaruan Penetapan Lokasi di Pengadilan Negeri Depok. Gunawan menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait, seperti PPK pengadaan tanah jalan tol Cijago dan BUJT jalan tol Cijago, untuk memastikan kelancaran kegiatan pembebasan tanah.
Dengan demikian, rakor ini menjadi langkah konkret dalam menanggapi kendala-kendala yang muncul, dengan harapan mempercepat pembebasan tanah Tol Depok-Antasari demi kepentingan publik.( Joko Warihnyo )
