tribundepok.com– Sudah lebih dari tiga dekade lamanya, wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Lama di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, nyaris terabaikan dalam hal pembangunan fasilitas pendidikan negeri. Tidak ada satu pun gedung sekolah negeri baik tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK yang berdiri di kawasan ini sejak era Depok menjadi kota administratif, hingga hari ini statusnya sebagai kota otonom pun belum membawa perubahan nyata.
Kondisi ini membuat banyak warga setempat, khususnya para orang tua, harus rela menyekolahkan anak-anak mereka ke wilayah lain yang cukup jauh. Akibatnya, selain menanggung beban biaya dan waktu, banyak anak Rangkapan Jaya juga mengalami kesulitan dalam persaingan zonasi pendidikan.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Anak-anak kami harus sekolah jauh, bahkan banyak yang akhirnya hanya mampu masuk sekolah swasta karena tidak kebagian kuota di negeri,” keluh Suhada, warga Rawa Denok, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Selasa (20/5/2025).
Suhada mewakili keresahan banyak keluarga di wilayah tersebut. Ia berharap Pemerintah Kota Depok maupun legislatif segera menjadikan pembangunan sekolah negeri sebagai prioritas nyata, bukan sekadar janji kampanye.
Yang lebih menyedihkan, menurut warga, hampir seluruh kelurahan lain di Depok sudah memiliki minimal satu sekolah negeri. Namun tidak demikian halnya dengan Rangkapan Jaya Lama. Satu-satunya sekolah yang pernah berdiri, yakni SD Negeri Rangkapan Jaya, merupakan hasil program Inpres tahun 1985, jauh sebelum Depok menjadi kota.
“Bayangkan, sudah 26 tahun Depok berdiri sebagai kota, tapi kami belum punya sekolah negeri yang dibangun oleh pemerintah daerah. Ini sangat menyakitkan dan diskriminatif,” tambah Suhada.
Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Edi Matsuro, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kehadiran sekolah negeri di kampung halamannya sendiri, Rangkapan Jaya Lama.
“Saya siap mengawal proses pembangunan sekolah negeri di sini. Sudah waktunya pemerintah hadir dan mendengar suara rakyat yang selama ini terabaikan,” ujar Edi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (19/5/2025).
Edi mengakui bahwa hampir semua kelurahan di Depok telah memiliki setidaknya satu gedung sekolah negeri. Fakta bahwa Rangkapan Jaya Lama masih “kosong” dari fasilitas pendidikan negeri merupakan ironi yang tak seharusnya terus berlanjut.
Ia pun mengapresiasi langkah awal pemerintah kota Depok yang telah membebaskan lahan untuk rencana pembangunan sekolah.
“Saya berterima kasih kepada Wali Kota Depok yang sudah mengambil langkah awal dengan membebaskan lahan. Tapi perjuangan belum selesai. Kita harus pastikan pembangunannya benar-benar terealisasi, tidak hanya berhenti di pembebasan lahan,” ujar Edi.
Kondisi yang menimpa Rangkapan Jaya Lama menyoroti kesenjangan distribusi fasilitas pendidikan yang masih terjadi di Kota Depok. Padahal, akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang merata adalah hak konstitusional setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang wilayah.
Warga berharap bahwa di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur perkotaan dan peningkatan pelayanan publik lainnya, pendidikan tidak dikesampingkan. Terlebih di wilayah yang telah lama merasa dianaktirikan oleh kebijakan pemerintah.
Dengan adanya sorotan publik ini, warga mendesak agar Pemkot Depok bersama DPRD segera menetapkan pembangunan sekolah negeri di Rangkapan Jaya Lama sebagai program prioritas dalam anggaran perubahan atau APBD tahun depan.
“Sudah terlalu lama kami menunggu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kami ingin anak-anak kami bisa mengakses pendidikan yang adil dan setara seperti wilayah lain,” tegas Suhada.
Kini, harapan pun menguat bahwa jeritan warga tidak lagi dianggap angin lalu. Warga menanti aksi konkret, bukan sekadar janji di ruang sidang atau selebaran kampanye.
Sekolah negeri di Rangkapan Jaya Lama bukan hanya soal gedung, tapi soal keadilan dan masa depan generasi muda Depok.(Isan)
Editor : Joko Warihnyo
