tribundepok.com – Upaya mendongkel Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tampaknya menemui hambatan besar. Sebanyak 21 Kadin Daerah (Kadinda) menyatakan penolakan terhadap gerakan tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Gelombang penolakan ini mencuat setelah adanya desakan dari beberapa kelompok pengusaha dan Kadin daerah lainnya yang ingin menggelar Munaslub untuk menyingkirkan Arsjad dari kepemimpinannya. Namun, gerakan ini mendapat perlawanan kuat dari mayoritas Kadinda yang menyatakan dukungan penuh kepada Arsjad hingga masa jabatannya berakhir pada 2026.
Penolakan Munaslub: Berdiri di Atas AD/ART
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (14/9/2024), Kadin Indonesia menegaskan bahwa desakan Munaslub dianggap melanggar AD/ART organisasi. “Penolakan ini berdasarkan pertimbangan bahwa Munaslub tidak bisa diadakan tanpa mengikuti ketentuan AD/ART,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Ke-21 Kadin Daerah yang menolak agenda Munaslub di antaranya berasal dari Kadin Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
Ketua Umum Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Litty, menyampaikan dukungannya secara tegas. Menurutnya, Kadin Gorontalo tetap mendukung Arsjad Rasjid sebagai Ketum hingga masa jabatannya berakhir. “AD/ART Kadin tidak mengenal istilah Munaslub atau pergantian antarwaktu, kecuali ada pelanggaran prinsip dalam aturan organisasi,” jelas Muhalim.
Ia menambahkan, Munaslub hanya dapat diselenggarakan setelah ketua Kadin tidak mengindahkan dua kali peringatan tertulis, yang dalam hal ini tidak terjadi.
Senada dengan Muhalim, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, juga menolak tegas segala bentuk gerakan yang tidak sesuai dengan AD/ART. “Kami menilai gerakan ini merusak marwah Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang memiliki aturan organisasi yang harus dihormati,” ungkap Anton.
Dukungan Solid untuk Arsjad Rasjid
Arsjad Rasjid sempat mengambil cuti dari jabatannya saat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Selama masa cuti tersebut, posisinya di Kadin diisi oleh Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Harian. Namun, setelah kekalahan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres, Arsjad kembali mengambil alih kepemimpinan di Kadin.
Meski demikian, dukungan terhadap Arsjad tetap solid. Ketua Umum Kadin Maluku Utara, Umar Lessy, menegaskan bahwa keputusan Arsjad untuk sementara mundur dari jabatannya sudah disepakati oleh seluruh Ketua Umum Kadin daerah. “Arsjad sudah mendapatkan persetujuan untuk berhalangan sementara, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Pasal 14 AD Kadin,” jelas Umar. Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga netralitas dan integritas Kadin sebagai organisasi.
Kepemimpinan Arsjad di Tengah Tantangan
Kepemimpinan Arsjad Rasjid di Kadin memang tidak mudah, terlebih setelah persaingan ketat dengan Anindya Bakrie pada Munas 2021. Meski Anindya akhirnya diberi posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, perseteruan di tubuh Kadin tak sepenuhnya mereda.
Kini, dengan desakan Munaslub yang ditolak oleh mayoritas Kadin daerah, Arsjad dihadapkan pada tantangan baru untuk menjaga kestabilan organisasi. Namun, dukungan dari 21 Kadinda menunjukkan bahwa mayoritas anggota Kadin masih mempercayakan masa depan organisasi di bawah kepemimpinannya hingga 2026.
Dengan posisi yang kokoh, Arsjad diharapkan mampu membawa Kadin Indonesia melewati tantangan ekonomi yang kian berat, termasuk ancaman pelemahan daya beli masyarakat yang diperingatkan oleh para ekonom. Tantangan ini semakin relevan mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) mencermati adanya penurunan daya beli yang berpotensi membuat Indonesia rentan terhadap krisis.
Meski demikian, Arsjad tetap optimistis bahwa Kadin Indonesia akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, di tengah dinamika internal dan tantangan eksternal yang dihadapi.*
